BUPATI Maluku Barat Daya, Benjamin Thomas Noach mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Barat Daya bergerak positif dan meng­alami kenaikan.

Kata Noach, diusia MBD yang ke 16 tahun ini, patutlah bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan pertolongannya dan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta didukung oleh seluruh masyarakat MBD dari Pulau Marsela sampai Pulau Lirang dan dari Pulau Damer sampai Luang Sermatang, kita telah memperoleh capaian-capaian dan kemajuan-kemajuan yang dilaksanakan di Kabupaten MBD ini.

“Hal ini tergambar dari indikator makro daerah yang menunjukan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten MBD tahun 2023 berdasarkan PDRB atas dasar harga akuntan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi bergerak positif dan mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 sebesar negatif 0,13 persen dan di tahun 2023 naik menjadi 24,85 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tanpa industri logam pada tahun 2020 sebesar negatif 0,13 persen dan pada tahun 2023 jadi 4,15 persen,” ujarnya, pada saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD dalam rangka HUT MBD ke 16, Sabtu (20/7).

Sementara PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata PDRB yang diterima seluruh penduduk Kabupaten MBD tahun 2021 men­capai 23,76 juta rupiah dan pada tahun 2023 naik menjadi 33,43 juta rupiah. Secara umum Indeks Pem­bangunan Manusia Kabupaten MBD terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten MBD meningkat dari 65 per 14 pada tahun 2021 menjadi 66,71 poin pada tahun 2023.

Sementara, kata Bupati, pemba­ngunan di MBD masih dihadapkan tingkat kemiskinan yang tinggi, namun demikian dari tahun ke tahun secara perlahan mengalami pe­nurunan.

“Pada tahun 2020 presentasi penduduk miskin sebesar 29,55 persen atau sebanyak 21,37 ribu jiwa dan pada tahun 2023 turun menjadi 28,78 persen atau sebanyak 21,23 ribu jiwa,” katanya.

Menurutnya, strategi kebijakan yang diambil dalam upaya penu­runan kemiskinan, antara lain memberikan insentif kepada para kepala soa dan saniri, memberikan asuransi dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.372 tukang tipar, 2.773 nelayan serta 2.641 pegawai non ASN.

Selain itu, melakukan pemba­ngunan infrastruktur dasar, jalan, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat.

“Memekarkan 14 dusun menjadi desa persiapan dengan harapan agar 14 desa persiapan ini pada saatnya dapat ditingkatkan sata­tusnya menjadi desa defenetif sehingga dapat mengelola Alokasi Dana Desa maupun Angaran Dana Desa,” urainya.

Dijelaskan, kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan, penduduk perluh memiliki pekerjaan dan mampu memberikan pendapatan minimum bagi pemenuhan kebu­tuhan sehari-hari. Dan sektor ketenaga kerjaan memberikan kontribusi cukup besar dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin.

“Partisipasi angkatan kerja di MBD, masih didominasi sektor pertanian karena sektor ini tidak diperluhkan sumber daya pendi­dikan yang relatif tinggi sehingga potensi tenaga kerja yang belum tersalurkan disektor lain dapat diserap disektor pertanian,” kata­nya.

Pengangguran terbuka menun­juk­an sebagian angkatan kerja belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Pada tahun 2020 angkatan kerja di MBD mencapai 36.482 jiwa dan pada tahun 2023 naik menjadi 41.552 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 70,75 persen dan tahun 2023 turun menjadi 67,99 persen. Sedangkan tingkat  pe­ngang­guran terbuka tahun 2020 sebesar 3,60 persen, dan tahun 2023 turun 2,43 persen.

“Selain capaian-capaian pem­bangunan ini ada juga prestasi skala nasional yang kita rahi sehingga mendapatkan beberapa pengar­gahan tingkat nasional. Antara lain, tahun 2022 dapat pengargahan Manggala Karya Kencana yaitu pengargahan tertinggi dari BKKBN Pusat yang diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK MBD. Tahun 2023 dapat pengaragaan Manggala karya kecana melalui kegiatan  Inovasi penurunan stunting terbaik yang diberikan kepada Bupati MBD,” cetusnya.

Disamping prestasi yang diper­oleh ditingkat nasional, ada juga prestasi yang diperoleh ditingkat Provinsi, misalnya pengargahan diberikan Ombudmen sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penye­lenggaraan pelayanan publik. Ombudsem RI perwakilan Maluku mengapresiasi daerah lokus pelayanan kepatuhan tahun 2023 yang berhasil membahwa perubahan signifikan dalam memenuhi standar pelayanan sebagai penyelenggara.(S-28)