AMBON, Siwalimanews –  Komisi III DPRD Kota Ambon berencana akan memanggil Pemkot Ambon, untuk mempertanyakan jumlah izin usaha yang diberikan bagi swalayan terutama Indomaret dan Alfamidi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Gunawan Mochtar mengaku, dalam waktu dekat  komisi akan memanggil pihak Dinas PUPR untuk mempertanyakan berapa ijin bangunan yang dikeluarkan bagi pembangunan Indomaret serta Alfamidi di kota ini.

“Sementara pihak Disperindag kita akan panggil untuk mempertanyakan jumlah ijin usaha yang diberikan bagi Indomaret dan Alfamidi,” ungkap Gunawan, kepada Siwalimanews di Ambon, Sabtu (12/6).

Menurutnya, pemanggilan kepada kedua dina sini perlu dilakukan oleh komisi, sebab dengan keberadaan dua swalayan ini banyak pedagang kecil yang mulai terpinggirkan bahkan ada yang juga gulung tikar alias bangkrut.

“Memang bukan lagi cerita baru, dimana masyarakat sudah terbiasa berbelanja di jaringan waralaba tersebut, tetapi sayangnya, seiring berjalan pedagang kecil mulai terpinggirkan, bahkan ada yang gulung tikar,” ucapnya.

Kemungkinan kata Gunawan pemerintah tak peduli dengan pedagang kecil yang gulung tikar, sebab bagi pemerintah yang terpenting pendapatan asli daerah bertambah, karena peruntukan pajak ritail modern lebih mahal dan tentu saja lebih mudah untuk ditarik PAD mereka.

Kenyataannya memang bagi pemerintah lebih memilih untung dari toko modern, sementara pedagang kecil malah dibiarkan buntung.  Terbukti, sekian keluhan muncul dari pedagang kecil yang berada satu lingkungan dengan dua waralaba ini ke komisi.

“Untuk itu pemkot harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada saat ini dengan memberikan perlindungan kepada pedagang kecil agar mereka juga dapat tetap hidup dalam menjalankan usaha dagang mereka,” tandasnya.

Selain itu kata Gunawan,  pemkot juga diharapkan juga harus tegas dalam menindak setiap gerai yang tidak memilik izin usaha resmi atau ilegal, jika tidak ini dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang miliki usaha kecil-kecilan akan gulung tikar. (Mg-5)