AMBON, Siwalimanews – PT Pertamina Regional Papua dan Maluku me­ngungkapkan, sejumlah penyebab munculnya persoa­lan penggunaan barcode yang berdampak  habisnya kuota Bahan Bakar Minyak yang banyak dikeluhkan so­pir transportasi di Kota Ambon.

Hal ini diungkapkan Sales Area Manager PT Pertamina MOR VIII Maluku dan Papua, Angga Yudiwinta. Kata dia, pihaknya sering mendapat­kan keluhan dari konsumen terkait dengan kuota BBM yang seringkali habis dengan menggunakan barcode, pada­hal pengisian belum menca­pai batas maksimal yang dialokasikan Pertamina.

Dikatakan, barcode meru­pa­kan program nasional yang tidak hanya berlaku di wila­yah Maluku saja, melainkan diseluruh Indonesia yang berawal dari arahan Kementerian Keuangan yang meminta Pertamina untuk melakukan inovasi, agar subsidi yang diberikan negara tepat sasaran maka diberlakukan penggu­naan barcode baik terhadap BBM jenis solar maupun pertalite.

“Kita banyak mendapatkan keluhan dan pengaduan terkait dengan kuota yang sering habis dan kita sudah tindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terkait dengan persoalan. Sehingga ditemukan sejumlah penyebab yang melatarbelakangi habisnya kuota saat menggunakan barcode,” ujar Angga kepada war­-tawan di DPRD Provinsi Maluku, usai melakukan pertemuan dengan komisi II DPRD, Senin (3/4).

Menurutnya, penyebabkan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite habis, diantaranya terdapat kendaraan yang telah bolak balik melakukan pengisian BBM pada SPBU yang berbeda, tetapi sopir mobil bersikukuh dan menyampaikan kepada petugas SPBU bahwa  pengisian belum dilakukan.

Terhadap persoalan ini biasanya pihak SPBU langsung mengontak Pertamina untuk melakukan pengecekan melalui sistim, dan didapatkan kendaraan tersebut telah melakukan pengisian pada SPBU yang berbeda yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada dilingkungan SPBU.

Selain itu, adanya pemalsuan nomor polisi juga menjadi salah satu menyebabkan habisnya kuota BBM bersubsidi yang menggunakan barcode, dan terdapat beberapa kasus dimana ada kendaraan dengan nomor polisi yang sama melakukan pengisian BBM pada dua mobil yang berbeda dengan menggunakan barcode yang sama.

“Ada juga pemalsuan nomor polisi juga terjadi, jadi ada nopol yang sudah terpakai kita cek ternyata sudah pengisian di salah satu SPBU,” bebernya.

Masalah lain yang menjadi pemicu persoalan barcode berkaitan beralihnya kepemilikan mobil, sebab barcode akan terekam dengan data pemilik mobil yang lama sedangkan pemilik yang baru tidak dapat menggunakan barcode termasuk dengan adanya sopir kendaraan yang berganti-ganti.

Angga menegaskan, untuk mengatasi persoalan ini maka sopir harus melakukan reset barcode dengan cara mengunjungi laman Pertamina dan memasukan email serta password, sehingga pengguna kendaraan yang lama tidak dapat menggunakan barcode tersebut lagi.

“Secara spesifik barcode dipegang oleh yang melakukan reset melalui akun maka yang lama tidak berlaku lagi,” terangnya.

Barcode BBM Dikeluhkan

Sebelumnya, Asosiasi Angkutan Kota (ASKA)  meminta, Komisi II DPRD Maluku untuk segera mengusut penggunaan barcode BBM di SPBU dengan memanggil Pertamina

ASKA menduga ada penyalah­gu­naan barcode yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah Kota Ambon.

“Komisi II DPRD Provinsi Maluku diminta untuk segera mengusut persolaan ini dengan memanggil pihak Pertamina, agar kedepannya tidak ada lagi permainan dalam penggunaan barcode yang dapat merugikan sopir angkutan umum di Kota Ambon dan sekitarnya,” ujar Bendahara ASKA, Fian Kufla kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, Jumat (31/3).

Dijelaskan, penggunaan barcode dalam pengisian bahan bakar minyak merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Pertamina, guna memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan dinikmati langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Namun sayangnya, kebijakan penggunaan barcode BBM oleh Pertamina tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh oknum-oknum petugas SPBU di Ambon, dimana barcode diduga digunakan untuk melayani penjualan BBM eceran.

Menurutnya, sangat janggal jika petugas SPBU Pertamina menyampaikan jika kuota BBM telah habis, sebab barcode hanya diketahui oleh petugas Pertamina dan bukan masyarakat umum artinya, ketika terjadi persoalan ini maka ada permainan petugas SPBU. (S-20)