Masalah kemiskinan di Maluku masih.menjadi beban yang belum mampu diatasi dan ditekan secara maksimal oleh pemerintah. “Pergantian pemimpin pun belum bisa menjadikan Provinsi Maluku ini keluar dari kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS ) Provinsi Maluku mencatat, jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2021 sebanyak 321,81 ribu jiwa (17,87 persen).“Dibandingkan dengan bulan September 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,6 ribu jiwa.

Sedangkan dari sisi persentase tingkat kemiskinan di Maluku pada Maret 2021 juga mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin.

Pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemis­kinan (P2) mengalami penurunan.“Ini mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang.

Kendatipun data BPS itu menunjukan kemiskinan di Maluku menurun tetapi secara nasional.justru posisi Provinsi Maluku masih berada pada urutan ke 4 termiskin di Indonesia.“Data statistik bulan September 2020 yang dirilis Februari 2021 tercatat Provinsi Maluku masih tetap berada pada urutan ke 4 daerah termiskin di Indonesia.

Dalam data BPS itu diketahui Maluku  hanya unggul dari Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Papua 26,8%, Papua Barat 21,7%, Nusa Tenggara Timur 21,21%, Maluku 17,99%, Gorontalo 15,59%, Aceh 15,43%, Bengkulu 15,30%, dan Nusa Tenggara Barat 14,23%.“Memang masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi beban yang belum mampu ditekan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Pergantian kepala daerah di Provinsi Maluku pun belum maksimal menanggani masalah kemiskinan. Walaupun isu kemiskinan sering kali menjadi isu politik yang didengungkan para elite politik namun sayangnya isu itu belum tuntaskan direalisasikan. Karena hingga kini Maluku masih tetap berada pada urutan ke 4 di Indonesia.

Memang mengatasi masalah kemiskinan tidaklah mudah. Tetapi membutuhkan kerja keras, kerja bersama dan terutama sinergitan semua pihak. Baik Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku melalui.program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Maluku kaya akan sumber daya alam baik melalui sektor perika­nan, pertanian dab pertambangan. Kekayaan alam ini perlu diolah secara maksimal.demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu,.tingginya jumlah penduduk miskin serta angka pengangguran di Maluku perlu diatasi lewat intervensi program dari pemerintah daerah melalui kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Misalnya ada 16 program unggulan yang dcanangkan Pemprov Maluku seperti kartu miskin, sembako murah. Pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan pendidikan gratis dan sebagainya. Jika program-program unggulan ini diterapkan maka upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku secara perlahan pasti terwujud. Walaupun itu sekali lagi butuh sinergitas bersama. Dan sinkronisasi program demi meningkarkan kesejahteraan masyarakat. (*)