DOBO, Siwalimanews – Sebagai salah satu daerah penyumbang ikan terbesar, Kabupaten Kepulauan Aru didepak dalam pembangunan limbung ikan nasional (LIN) Maluku

“Kabupaten Aru tidak jadi bagian dalam LIN, ini karena pemkab tidak siap,” kata Wakil Ketua DPRD Aru, Lanurdin Senen Djabumir kepada Siwalima di Gedung DPRD, Jumat (29/1).

Dijelaskan, maksud dari ketidaksiapan daerah, karena berbagai kebutuhan dasar yang menjadi acuan pemprov maupun pempus dalam survei dan analisis lainnya, tidak dimiliki oleh kabupaten berjuluk Jargaria itu.

Berdasarkan koordinasi DPRD Aru dengan Pemprov Maluku maupun dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan Aru tidak menerima LIN. Walaupun daerah ini penyumbang hasil perikanan terbesar dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Maluku.

“Dari segi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang merupakan kebutuhan dasar, seperti listrik dan lainnya belum ada di kecamatan-kecamatan di Aru, itulah yang menjadi kebutuhan dasar,” tandasnya.

Menurutnya, untuk Pulau Wamar yang menjadi pulau dan ibu kota kabupaten terlalu kecil untuk menyediakan atau membangun infrastruktur standar yang menjadi bagian kesiapan daerah di bidang perikanan.

Ia mencontohkan, daerah ini mendapatkan bantuan 10 coldstorage, namun akhirnya dikembalikan, karena masalah lahan maupun listrik. Hal inilah yang kemungkinan menjadi alasan bantuan itu di kembalikan.

“Mestinya proyek pembangkit listrik di Kecamatan Aru Selatan Utara, Aru Tengah dan Aru Utara sudah harus beroperasi dengan baik, sehingga bantuan-bantuan itu tidak lagi dipusatkan di Kota Dobo, karena sudah tidak pantas lagi, sebab Pulau Wamar ini kecil, dan sudah jadi kota pemerintahan, perekonomian dan lainnya,” ucapnya.

Oleh karena itu kata dia, saat ini seharusnya pemkab membuka akses ke pulau-pulau besar terutama pada tiga kecamatan tersebut, namun harus juga tersedia jaringan listrik, karena itu yang menjadi kebutuhan dasar di sana.

“Bila masalah listrik ini sudah terjawab dengan baik di sana, maka sangat mudah dan bukan saja pada bidang perikanan, namun kesehatan, pendidikan perdagangan maupun perindus­trian bisa berjalan dengan baik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan di daerah dan menekan angka peng­-angguran di sana,” tandasnya.

Untuk itu, ia minta masalah ini harus di pikirkan secara baik oleh pemkab, guna membuka akses pertumbuhan perekonomian daerah secara luas dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan di setiap kecamatan. (S-25)