AMBON, Siwalimanews – Hingga bulan September 2023 ini penyerapan APBD oleh Pem­prov Maluku sangat minim dan belum mencapai 50 persen.

Karena itu, DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku percepat pe­nyerapan APBD tahun 2023.

Penyerapan APBD yang ma­sih minim ini ditemukan saat DPRD melalui badan anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Dae­rah pekan lalu.

“DPRD melalui Banggar su­dah lakukan rapat dengan pe­merintah daerah yang diwakili oleh TAPD, terkait dengan lapo­ran realisasi APBD selama 6 bulan, dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya, memang penyerapan belum terlalu signi­fikan,” ungkap Ketua DPRD Ma­luku, Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (11/9).

Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut Watubun, terdapat presentasi yang membanggakan terkait seluruh pendapatan dan belanja di dinas-dinas.

Namun, masih banyak hal yang belum terpenuhi, artinya ada anggaran pada badan atau dinas yang anggarannya betul-betul mencolok dengan nilai yang luar biasa, tapi dari aspek realisasinya belum memenuhi harapan.

Watubun menegaskan idealnya antara laporan realisasi itu sampai dengan enam bulan itu mestinya sudah harus di angka minimal 50 sampai 55 persen realisasinya, tapi faktanya belum. “Kita menemukan juga belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada hibah untuk Infrastruktur itu ada yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga itu yang kita soroti,” ujar Watubun.

Politisi PDIP Maluku ini berharap, pemprov melalui OPD-OPD teknis dapat mempercepat penyerapan APBD agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan belanja pemerintah. (S-20)