AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Edison Sarimanella, minta gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), lantaran penyerapan anggarannya sangat rendah.

Bahkan diduga pula penggunaan anggaran tahun 2021 tidak tepat sasaran. Pasalnya, dalam LPJ gubernur tahun 2021, terdapat beberapa program kegiatan yang sudah dianggarkan, namun ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibatnya berdasarkan terhadap realisasi APBD tahun 2021, tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Kesbangpol Provinsi Maluku.

“Soal penggunan anggaran di Kesbangpol patut dievaluasi, ada beberapa laporan dari masyarakat juga menyangkut kegiatan Kesbang yang ternyata tidak terselenggara,” ujar Sarimanella kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (18/6).

Kinerja Kesbangpol, kata Sarimanela, menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan anggaran, sebab anggaran tersebut ada, sedangkan kegiatan tidak terselenggara, padahal Kesbangpol memiliki peranan yang cukup penting di daerah ini.

Kekecewaan Komisi I dikarenakan, Kesbangpol pada pembahasan APBD 2022 lalu, ngotot untuk meminta tambahan anggaran dan telah diberikan, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita sangat sayangkan, kalau tidak penting baiknya tidak diusulkan, agar tidak seperti ini, mubazir jadinya,” tegas Sarimanella.

Politisi Hanura Maluku ini menegaskan, jika OPD yang bermasalah dalam penyerapan anggaran tidak dievaluasi, maka akan menjadi permasalahan serius, olehnya gubernur harus melakukan evaluasi sesegera mungkin.(S-20)