AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mewanti-wanti bawahan untuk serius mengelola keuangan daerah.

Tidak hanya itu, sampai dengan saat ini pun, OPD belum juga menyerahkan laporan pertanggung­jawaban keuangan masing-masing tahun anggaran 2023.

“Ini sudah tanggal 15, saya ingatkan sekali lagi untuk OPD-OPD segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahun 2023,” pinta walikota saat memimpin apel bersama yang dipusatkan di Pattimura Park, Senin (15/1).

Dalam penilaian laporan keuang­an nanti ada temuan atau hasil penilaian tidak wajar maka, dirinya mempersilakan dilakukan peme­riksaan.

“Jika pengelolaan keuangan daerah terdapat temuan atau opini dari BPK yang tidak wajar, maka sudah barang tentu silahkan kejaksaan untuk turun tangan,” tegas Walikota.

Pengelolaan keuangan Pemerin­tah Kota Ambon masih tergolong buruk oleh Badan Pemeriksa Ke­uangan Perwakilan Maluku.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon tahun pada tahun 2022.

“Selama ini pengelolaan keuang­an di Kota Ambon masih buruk menurut opini BPK,” ujar Walikota.

Untuk itu ia meminta kepada  masing-masing OPD melakukan pengelolaan keuangan dengan baik demi untuk kemajuan Kota Ambon.

Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar lanjutnya, maka sudah tentu dalam membuat laporan pertanggungjawaban juga tidak menemukan kendala.

“Saya ingatkan kepada OPD-OPD untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik demi dan untuk kemajuan kota ini,” kata walikota.

Menurutnya, jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan benar, maka sudah tentu dalam membuat laporan pertanggungjawaban juga tidak menemukan kendala.

“Kedepan nanti tidak ada ASN yang melakukan studi banding terkait pengelolaan keuangan daerah di luar Maluku,” tegasnya.

Faktanya kata walikota, kabu­paten kota lain di Maluku juga ada yang memperoleh predikat baik tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Kalau ada studi banding tentang pengelolaan keuangan daerah, saya nanti sarankan pergi ke Kabupaten Aru saja, karena pengelolaan keuangan daerah mereka sudah baik,” jelasnya.

Orang nomor satu di kota ambon juga meminta kepada tiap OPD segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2023 karena sudah memasuki pertengahan Januari.

“Lakukan semuanya dengan benar supaya tidak ada masalah. Jika ada temuan dari BPK terkait melenceng jaksa akan masuk. Saya tidak mau takut-takuti tetapi saya ingatkan lakukan dengan benar,” tandasnya.(S-29)