AMBON, Siwalimanews – Kepastian pemulangan warga pengungsi Negeri Kariu ke negeri asalnya, hingga saat ini belum berhasil dilakukan.

Karenanya, pemerintah daerah diingatkan untuk konsisten menjalankan perintah pemerintah pusat, untuk me­ngembalikan pengungsi Kariu ke tempat asal.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasa­ne mengatakan, upaya pemu­langan pengungsi Kariu telah menjadi fokus pemerintah pusat dan bahkan rekonsiliasi telah dilakukan.

Pemerintah daerah kata Tasane wajib menjalankan kesepakatan rekonsiliasi yang sebelumnya telah difasilitasi langsung oleh Pemerintah Pusat. Artinya, Pemprov maupun kabupaten Maluku Tengah mestinya konsisten untuk menja­lankan kesepakatan rekonsiliasi tersebut.

“Persoalan Kariu ini kan sudah menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan bahkan rekonsiliasi sudah dilakukan. Jadi Pemda harus konsisten melakukan pemulangan pengungsi tidak ada pilihan lain,” tegas Tasane.

Baca Juga: DPRD KKT Bahas 8 Ranperda

Menurutnya, jika terjadi riak-riak penolakan dari sebagian masya­rakat Pelauw maka pemerintah daerah harus proaktif untuk melakukan upaya mediasi guna mendengar tuntutan dari masyarakat Pelauw, tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat Kariu.

Pemerintah daerah baik Kabu­paten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku harus serius untuk me­nuntaskan persolaan ini, sebab hampir setahun warga Kariu me­netap di lokasi pengungsian Negeri Aboru dan baru sebagian dipu­langkan, tetapi belum dapat ber­aktivitas dengan leluasa seperti sedia kala.

Tasane menegaskan, negara wajib hadir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat korban peng­ungsian, termasuk dengan memas­tikan seluruh kebutuhan masyarakat Kariu terpenuhi.

“Sejauh ini yang kami dengar bahwa ada tuntutan warga Pelauw untuk Pemerintah Kabupaten meng­ganti rugi ribuan pohon cengkih yang ditebang dan juga tuntutan lain maka, Pemda harus proaktif untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Tasane.

Lanjutnya, pemerintah daerah jangan menutup mata dan mem­biar­kan masyarakat Kariu hidup dalam ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini, tetapi harus ber­gerak de­ngan instrumen yang dimiliki agar masyarakat Kariu dapat hidup de­ngan aman seperti sebelum konflik.

Politisi Golkar ini juga mengingat­kan aparat kepolisian dan TNI yang saat ini menjaga Negeri Kariu untuk tetap tegas dan menjalankan operasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tidak ada penilaian yang miring terhadap keberadaan aparat keamanan.

Kian tak Pasti

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memulangkan pengungsi Kariu dari Aboru, masih terkendala.

Pengembalian pengungsi tahap pertama dilakukan Senin (19/12) sebanyak 326 pengungsi dan saat ini sedang ditampung di gedung Gereja Ebenhaezer Kariu.

Selanjutnya Pemkab Malteng berusaha untuk proses pemulangan pengungsi tahap kedua bisa ber­jalan normal.

Kendati begitu, warga Pelauw masih menentang proses tersebut, lantaran beberapa alasan mendasar yang belum disepakati oleh Pemkab Malteng.

Konon, warga Pelauw masih menolak pemulangan pengungsi, lantaran sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, belum juga terealisir.

Pasca aksi penolakan tersebut, Ka­polda Maluku, Irjen Lotharia Latif, me­ngunjungi langsung  pengungsi Kariu di Negeri Kariu, Kamis (22/12).

Saat mengunjungi Kariu, Kapolda didampingi Irdam XVI Pattimura Brigjen TNI Dadang mewakili Pangdam, Aster XVI Pattimura, Danrem 151 Binaiya, Wadanlantamal IX/Ambon, Karo Ops Polda Maluku, Dansat Brimob, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimum, dan Kabid Humas Polda Maluku, maupun Kapolresta Ambon dan Dandim 1504.

Dalam kunjungannya, Kapolda dan rombongan melakukan perte­muan dengan Penjabat Bupati Ma­luku Tengah, Muhamat Marasa­bessy, yang juga turut hadir ber­sama Ketua Sinode GPM, Elifas Maspaitella dan para tokoh agama.

Selain itu, Kapolda Maluku juga meninjau kondisi warga Kariu yang telah dipulangkan dari lokasi pengungsian di Negeri Aboru pada 19 Desember 2022 lalu.

Kapolda Maluku mengatakan, kunjungan yang dilakukan pihaknya terhadap masyarakat Kariu ini merupakan bentuk perhatian dan rasa kepedulian dari TNI dan Polri.

“Negara hadir untuk mewujudkan jalan damai untuk semua pihak,” kata Kapolda.

Kapolda mengaku, pemulangan warga Kariu sendiri dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan dan situasi. Memang tidak serentak seluruh pengungsi Kariu di Aboru dikembalikan, namun dilakukan secara bertahap.

Kapolda berharap kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan menjunjung tinggi rasa persatuan, kesatuan dan semangat persau­daraan.

Mantan Kapolda NTT ini juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah turut membantu sehingga sampai hari ini seluruhnya masih berjalan aman dan terkendali.

“Kita doakan semuanya berjalan aman dan lancar tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya punya komitmen saya dan Pangdam bahwa persoalan yang terjadi di Maluku ini tidak hanya Kariu dan Pelauw. Kita tahu bersama bahwa banyak persoalan yang hampir sama di Maluku yang nantinya secara bertahap kita juga akan lakukan pola dan role model yang sama seperti yang kita lakukan di Pelauw dan Kariu,” jelasnya.

Kapolda menghimbau masyarakat agar jangan ada lagi konflik dan pertikaian yang akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, maupun korban harta benda.

Kata Kapolda, daerah lain sudah maju membangun untuk kesejah­teraan, sementara di Maluku masih sibuk berkelahi antara sesama saudara.

“Hentikan sudah pertikaian. Mari kita hidup secara aman, damai dan sejahtera,” pintanya.

Kapolda mengaku, Maluku meru­pakan daerah yang kuat dan akan maju sejahtera apabila masyarakat­nya tetap bersatu, menjunjung tinggi budaya pela gandong. Untuk itu Ia meminta masyarakat agar da­pat menyelesaikan setiap persoalan menggunakan pikiran jernih, hati yang dingin, dan tidak mengguna­kan kekerasan.

“Selesaikan setiap persoalan dengan cara-cara damai tanpa perlu kekerasan yang hanya membawa stigma buruk bagi Maluku,” ajaknya.

Terhambat

Seperti diberitakan sebelumnya, pemulangan pengungsi Kariu ke negeri asalnya, masih terhambat proses negosiasi dengan warga Pelauw.

Menanggapi gejolak penolakan ini, sejumlah kalangan meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail jangan hanya bungkam, tetapi harus turun bersama-sama dengan Pemkab Malteng menyelesaikan masalah ini.

Mereka mendesak Gubernur Maluku, untuk bersama Forkopimda dan Pemkab Malteng maupun aparat keamanan duduk bersama meng­ambil kebijakan yang tepat.

“Gubernur harus turun bantu Pemkab Malteng sehingga penye­lesaiannya bisa komprehensif. Karena ada tuntutan dari warga Pelauw. Dan ini ada benar nya dan jangan ada pemaksanaan supaya kedua belah pihak menerima dengan baik, dan Pemprov jangan hanya diam saja, karena ini wilayah Provinsi Maluku, dan Pemprov harus mem­back Pemerintah Kabupaten karena, kan sudah di back up juga oleh aparat gabungan TNI/Polri,” jelas akademisi Unidar, Rauf Pelu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (21/12).

Dikatakan, Pemprov harus mem­punyai kebijakan yang tepat dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah sehingga menyenangkan kedua belah pihak dalam hal ini Peluauw dan Kariu.

Perlu Mediasi 

Terpisah Akademisi STIA Trinitas Ambon, Natanel Elake meminta Pemprov juga harus bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Malteng, karena masalah pemula­ngan Kariu tidak bisa ditangani secara parsial.

“Menyangkut dengan situasi di sana itu tidak bisa kerja yang parsial, oleh Pemkab Malteng saja sendiri tetapi juga oleh Pemprov Maluku dan semua stakeholder yang terlibat,” ujarnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (20/12).

Kata dia, sangat berbahaya jika Pemda mengambil kebijakan yang begitu cepat tanpa suatu kajian yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi di Peluaw –Kariu.

Menurutnya, pemda harus mem­biarkan masyarakat bicara dan jangan menggunakan pendekatan kekuasaan dengan maksud-maksud tertentu dibalik itu.

Dikatakan, jika kondisi ini seperti ini terus dan jika ada cela ketika tidak ada aparat keamanan maka ini sangat berbahaya, karena itu Pemkab Malteng jangan paksakan warga Kariu kembali tetapi harus mela­kukan langkah persuasif dengan melibatkan masyarakat.

“Kalau yang seperti ini mungkin satu dua hari aparat keamanan masih banyak, tetapi jika ada cela itu bisa jadi konflik. Kasihan pengungsi yang sudah dipulangkan itu hanya tinggal di dalam gereja. Kondisi mereka bagaimana, soal sanitasinya soal macam-macam dan ini tidak menjamin sama sekali. Dan akan membuat pengungsi stress dan saudara-saudara dari Pelauw juga itu merasa terganggu,” katanya.

Karena itu, dia meminta  Gubernur  bersama-sama dengan Pemkab Malteng duduk bersama dengan aparat keamanan, melakukan pendekatan dengan masyarakat  Pelauw secara persuasif dan apa yang menjadi tuntutan warga harus didengar dan dilaksanakan sehngga proses pemulangan warga Kariu juga bisa diterima dengan baik dan tidak ada gejolak penolakan.

Sumber Siwalima di Kariu menye­butkan, sampai dengan saat ini aparat TNI dan Polri terus berusaha menjamin lancarnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga kelancaran pemulangan masyarakat pengungsi Kariu dapat benar benar tuntas.

“Kalau aparat kemanan saat ini sangat banyak kurang lebih sekitar 600 ratusan personil. Tentu ini diha­rapkan dapat menjamin keamanan warga pengungsi,” ujarnya.

Sumber yang minta namanya tak ditulis itu juga mengungkapkan, pengungsi saat ini yang sudah dipulangkan ke Negeri Kariu dan masih ditampung di Gereja Kariu sebanyak 326 jiwa yang terdiri dari laki-laku dan orang dewasa.

Sedangkan yang masih berada di tempat pengungsi sebanyak 1004 jiwa dimana total keseluruhan pengungsi yakni 1.330 jiwa.

Diwarnai Penolakan

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya Pemkab Malteng untuk mengembalikan warga Kariu ke negerinya pada Senin (19/12) belum sepenuhnya berjalan baik.

Langkah pemulangan warga Kariu dari lokasi pengungsian sampai sore kemarin berjalan dalam kondisi mencekam, akibat adanya peno­lakan warga Pelauw yang melakukan aksi protes di perbatasan kedua negeri.

Informasi yang berhasil dihimpun Siwalima menyebutkan, lebih kurang sekitar 326 jiwa warga pengungsi Kariu kini telah berhasil dipulangkan ke negerinya.

Mereka saat ini ditampung dida­lam gereja Kariu dengan pengawa­lan ketat aparat TNI/Polri. Meski demikian, aksi protes masih terjadi sebagaimana tergambar dari sejum­lah video yang viral di media sosial.

Membenarkan

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoi­rat, yang dikonfirmasi Siwalima, Senin malam  membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, kejadian tersebut terjadi karena ada ketidakpuasan masyarakat yang mengklaim adanya tuntutan perdamaian yang belum dipenuhi.

“Benar bahwa hari ini ada pemu­langan secara bertahap sejumlah pengungsi Kariu. Namun ada halangan dari masyarakat Pelauw. Mereka menuntut ada perjanjian perdamaian yang belum dipenuhi untuk di penuhi dulu. Sementara terkait hal itu teknisnya sementara didatakan oleh pemerintah daerah,” pungkaanya.

Menyikapi kejadian tersebut pihak keamanan mengambil langkah cepat melakukan pengaman ter­hadap para pengungsi ke Gereja Maranatha Negeri Kariu.

“Untuk pengungsi tadinya diamankan di sekolah namun sudah dipindahkan ke gereja, untuk situasi hingga saat ini sudah dapat diken­dalikan aparat kemanan yang ditempatkan disana,”ungkapnya.

Ohoirat menghimbau masyarakat untuk menahan diri dan menghor­mati proses perdamaian yang sementara berjalan.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menghargai keputusan yang diambil raja kedua bela pihak baik Raja Pelauw maupun Raja Kariu.

“Mari kita sama sama hormati proses pedamaian dan hargai kepu­tusan raja-raja baik dari raja Pelauw maupun Raja Kariu, soal tuntutan teknisnya sementara ditangani pemda,” imbaunya.

Gubernur Bungkam

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail belum mau memberi­kan keterangan apapun terkait dengan gejolak yang kembali terjadi di Negeri Kariu pasca upaya peme­rintah untuk mengembalikan ke tempat semula.

“Saya enggak,” ujar Gubernur kepada wartawan saat dicegat usai melakukan rapat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie mengaku belum mendapat informasi terkait dengan gejolak yang terjadi di Negeri Kariu, tetapi akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Saya belum dapat informasi nanti saya cek baru saya laporkan ke Pak Gubernur,” ujar Sadli. (S-10/S-17)