AMBON, Siwalimanews – Pemuda Jazirah Bersatu (PJB) mengancam akan menggekar aksi demosnterasi terhadap Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy, lantaran mereka menilai, Marasabessy lambat dalam menangani konflik yang melibatkan warga Negeri Hitu dan Wakal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.

Koordinator Pemuda Jazirah Bersatu Suherman Ura dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (11/2) mengatakan, saat terjadi konflik bupati memang telah melakukan pertemuan untuk memediasi kedua kubu dengan menghadirkan raja dan tokoh pemuda dari kedua pihak.

“Tapi kami melihat, konflik ini seakan dipelihara, karena sampai saat ini, ketegangan masih saja ada, bahkan aksi saling baku lempar antar warga, masih terjadi. Itu artinya, hasil mediasi yang dilakukan, tidak dieksekusi oleh bupati,” tegasnya.

Padahal kata Ura, sebelumnya telah dijanjikan, bahwa konflik itu akan segera ditangani secara sistematis.

“Ini konflik, betul bahwa ada yang terkena dampak. Tapi jangan kemudian sekedar memberikan bantuan dan santunan saja, yang diharapkan, bagaimana dapat memutus mata rantai konflik pada dua negeri bertetangga itu,” tandasnya.

Dengan masih adanya riuk-riuk yang bisa memicu konflik kembali terjadi kata Ura, itu menandakan bupati tidak becus, bahkan tidak berkoordinasi secara maksimal dengan aparat keamanan, sebagai upaya untuk mencari deeskalasi konflik, dengan menambah aparat keamanan.

“Mestinya aparat keamanan itu bukan hanya diminta untuk wilayah perbatasan dari kedua negeri, tapi juga ditempatkan di dalam negeri sebagai upaya mencegah upaya provokasi,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu menurut Ura, PJB menilai, negosiasi politik dan kemanusiaanbupati, kian melemah. Pasalnya, dalam rangkah mengagregasi segala bentuk keluhan korban dan masyarakat yang mengalami kerugian materil dalam konfilik tersebutpun, sangat lamban.

Bahkan negosiasi politik yang dilakukan bupati hanya sampai pada tingkat elit dan tidak menyentuh sama sekali ke masyarakat. Ini berbanding terbalik dengan yang Marasabessy lakukan di Pelauw-Kariuw, yang telah  membangun sebuah posko, dimana setiap saat, datang  untuk melakukan kontrol terhadap situasi kamtibmas di wilayah tersebut.

“Kenapa itu tidak dilakukan di Leihitu juga, padahal masyarakat Hitu dan Wakal juga adalah masyarakat Malteng. Ini ada apa,” tanyanya.

Terkait persoalan itu tambah ura, maka PJB minta Gubernur Maluku Murad Ismail untuk mengevaluasi Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy.

“Senin pekan depan, kami akan arahkan seluruh pemuda dan mahasiswa jazirah untuk lakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, dalam rangka meminta, agar gubernur dapat menghadirkan Penjabat Bupati Malteng,” janjinya.(S-25)