AMBON, Siwalimanews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Per­tanahan Nasional (ATR /BPN) menye­rahkan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat di Maluku.

Sertifikat tanah yang diserahkan sebanyak 2.020 untuk masyarakat di 11 desa di Kecamatan Wa­kate, Kabupaten SBT dan 951 sertifikat kepada masya­rakat di 5 desa di empat kecamatan di Kabupaten Buru.

Penyerahan ribuan sertifikat itu dilakukan oleh Kepala BPN Ma­luku, Toto Sutantono, secara virtual, dan diikuti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Jumat (3/7). Turut diikuti Bupati Buru Ramli Umasugi, Sekda Kabupaten SBT Syarif Makmur dan perwakilan masyarakat penerima sertifikat.

Gubernur Maluku, Murad Ismail yang diwakili Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangu­nan, Ismail Usemahu dalam sam­butannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi ke pemerintah pusat atas pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat di Maluku.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih ke­pada Kementerian ATR/BPN, Bapak Menteri dan Kepala BPN Maluku,” ungkap Murad.

Murad mengaku, pendaftaran tanah secarah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program stra­tegis nasional, yang tujuannya agar terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia, ter­ma­suk di Maluku dan juga untuk men­jamin hak masyarakat pemilik tanah.

“Saya menaruh harapan agar semua bidang tanah di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di Maluku dapat terdaftar,” kata Murad.

Selain itu, murad berharap setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah harus memenuhi syarat dan doku­men yang lengkap, sehingga tidak me­nimbulkan masalah, atau seng­keta bagi perorangan, lem­baga ke­agamaan, dan pemerintah, baik pe­merintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Saat ini pembagian sertifikat ha­nya pada Kabupaten Buru dan SBT. Dirinya berharap sebelum ta­hun 2025 seluruh desa di kabupa­ten/kota di Maluku sudah terdaftar.

Murad juga menyampaikan du­kungannya terhadap program PTSL yang dilaksanakan oleh Ke­men­terian ATR/BPN guna terca­painya Program Maluku Lengkap Tahun 2025. “Pemprov Maluku beserta selu­ruh jajaran sampai ke tingkat ba­wah siap mendukung program PTSL yang merupakan program Na­sional oleh kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Sementara Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil dalam arahan­nya mengatakan, keberadaan sertifikat tanah ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

“Bapak Presiden, Joko Widodo menargetkan seluruh tanah akan kita daftarkan. Target kita seluruh Indonesia selesai paling lambat tahun 2025,” ungkap Sofyan.

Sofyan juga mengakui, adanya pendemi covid ini, telah mengaki­batkan terjadinya realokasi atau penyesuaian anggaran APBN yang terpaksa dialokasikan untuk yang lebih penting. Tentunya untuk mengatasi atau memberikan duku­ngan kepada korban, masya­rakat yang terdampak akibat Covid-19.

“Walaupun terjadi pengurangan tetapi pencapaian kantor-kantor BPN, alhamdulillah saya menda­pat laporan dari seluruh Indonesia, banyak yang telah menyelesaikan target yang ditetapkan untuk tahun ini,” tandasnya Sofyan.

Pencapaian tersebut, kata Sof­yan Djalil merupakan berita yang baik. Artinya jajarannya di BPN sudah bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih produktif sehingga target-target dapat dicapai dengan lebih cepat.

Sofyan juga mengingatkan jika target yang dicapai harus diikuti dengan kualitas pelayanan yang baik. “Ja­ngan hanya sekedar target kuantitas yang kita kejar tapi kualitas pelaya­nan harus ditingkat­kan. Karena kalau target fisik dan kuantitasnya kita capai, tetapi kualitasnya kita abaikan, nanti di masa yang akan datang akan menjadi masalah, akan menjadi sengketa dan hal-hal yang tidak kita inginkan,” imbaunya.

Sofyan juga meminta masyara­kat penerima dapat menggunakan sertifikat dengan bijaksana.

“Jangan sampai kemudian ka­rena ada serifikat kemudian diga­daikan dan uangnya digunakan untuk konsumtif. Apalagi kalau sertifikat ini kemudian digadaikan ke rentenir, wah bahaya sekali,” tandasnya. (S-39)