TIAKUR, Siwalimanews – Pemerintah pusat menetapkan prioritas pembangunan di Kabu­paten Maluku Barat Daya tepatnya di Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang sebagai di rencana kawasan strategi nasional terluar.

Untuk itu, diperlukan pendukung pertahanan dan keamanan daerah penangkapan serta kawasan pari­wisata bahari unggulan dibagian Timur Indonesia khususnya di wilayah MBD.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Bupati Agustinus Kilikily ketika membuka fokus grup diskusion penyusunan RZ KSNT PPKT di Aula Kantor Bupati Rabu (17/5).

Dalam sambutan, ia menjelas­kan Pempus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya maksimal menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia.

Menteri KKP mengaku bahwa Indonesia yang dilalui empat samudra dengan potensi sumber daya kelau­tan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik tidak terkecuali pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

“Untuk itulah diperlukan rencana zonasi sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang terintegrasi dan tepat sasaran,” ujarnya/

Selain itu tujuan utama rencana zonasi adalah sebagai penentu para pengguna sumber daya tiap-tiap sektor perencanaan penetapan struktur dalam kawasan perencanaan.

“Pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar seyogianya untuk kestabilan pertahanan keamanan, kesejah­te­raan rakyat dan pelestarian ling­kungan,” ungkapnya.

Olehnya, Pemda MBD menyam­but baik kegiatan rencana zonasi karena sejalan dengan visi pemkab yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya lokal, berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam NKRI yang berbineka Tunggal Ika.

“Saya berharap Pulau Marsela, Pulau Wetar dan Pulau Lirang dapat menjadikan MBD sebagai salah satu sasaran potensi dan prioritas pemba­ngunan pempus pada sistem perta­hanan dan keamanan bidang ling­kungan hidup yang terkait dengan ekosistem biota laut,” tandasnya.

Ditambahkan juga penanggu­langan abrasi pantai dan kesejah­teraan masyarakat dimana sasarnya adalah peningkatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan juga diperlukan.

Selain itu juga butuh Peningkatan infrastruktur dasar penanggulangan kemiskinan dan pengembangan parawisata bahari. (Mg-2)