DOBO, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat disorot karena tidak serius membangun perikanan di Kabupaten Aru padahal potensi yang dimiliki sangat besar.

Penegasan ini disampaikan Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru, ALO Tabela kepada wartawan kemarin.

Menurutnya dengan keterlambatan dalam pembagunan di bidang perikanan, Kabupaten Aru tidak juga berkembang.

Untuk itu pemerintah pusat maupun Pemprov Maluku diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah ini yang memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Pada sisi lainnya, dirinya juga meminta pempus maupun Pemprov Maluku dapat memberikan kemudahan dengan cara menyederhanakan regulasi yang ada.

“ini penting agar pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan bisa diajak untuk mengandeng nelayan lokal dalam mengelola sumber daya untuk kemaslahatan warga,” tegasnya.

Sejauh ini kewengan yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas diberikan pemerintah pusat.

Hasil focus group discussion yang digelar pusat kajian sumber daya pesisir dan lautan ini diharapkan jadi langkah bijak dalam rangka memberikan masukan yang positif sehingga masukan yang akan dijadikan isu penting dapat menjadi bahan kajian untuk peningkatan sumber daya laut secara baik guna peningkatan pembangunan di daerah ini ke depan,” tandasnya.

Lintas Batas Perikanan Jadi isu

Diberitakan sebelumnya, Focus Group Discussion (FGD) yang digagas pemerintah kabupaten kepulauan aru bersama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University menjadikan lintas batas perikanan akan menjadi isu sentral.

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Arafura, salah satu ekosistem laut yang bersama dengan Laut Timor dimasukkan dalam kategori ekosistem laut luas (large marine ecosystem).

Dalam konteks ekosistem laut luas ini, maka isu spasial termasuk pergerakan dan dinamika masyarakat pesisir dan khususnya perikanan yang terkait dengan lintas batas (transboundary) menjadi sangat penting untuk dieksplorasi dan dikaji, termasuk di dalamnya adalah dinamika ekosistem dan masyarakat pesisir Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal ini disampaikan oleh Climad Change IPB Arshat pada acara FGD yang dipusatkan di lantai dua kantor Bupati Aru, Senin (20/6)

Kenapa isu ini diangkat guna mendalami dinamika dan isu-isu transboundary (lintas batas) khususnya dalam konteks pengelolaan ekosistem pesisir dan laut termasuk di dalamnya perikanan,” ungkapnya.

Selain itu, mengumpulkan para pihak yang terkait dengan usaha di laut yang berhubungan dengan ekosistem pesisir dan laut terma­suk juga ada sumber daya peri­kanan karena di Kepulauan Aru.

“Banyak nelayan-nelayan yang datang atau berasal luar yang menangkap ikan itu sampai ke perbatasan bahkan sampai mele­wati perbatasan Australia sehingga ini menjadi kepentingan negara dalam melihat kondisi tersebut,” terangnya. (S-11)