AMBON, Siwalimanews – Untuk memastikan anggaran daerah yang digelontarkan untuk pembangunan daerah Maluku  tepat sasaran, maka Pe­me­rintah Provinsi Maluku akan mem­perketat pengawasan be­lanja.

Demikian diungkapkan, Gu­bernur Maluku, Hendrik Lewe­rissa kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (10/3).

Gubernur menjelaskan, Ma­luku saat ini diperhadapkan pada kapasitas fiskal yang lemah sebab masih bergantung pada dana-dana transfer dari pusat baik melalui DAU maupun DAK.

Kondisi ini menuntut pengelo­laan setiap sen anggaran daerah harus dilakukan secara baik agar bermanfaat bagi masyarakat di Maluku.

“Sistem yang ada selama ini ha­rus ada dievaluasi terutama soal mo­nitoring dan pengawasan terha­dap semua aparatur, kita yang di­berikan kewenangan untuk menge­lola anggaran khususnya berkaitan dengan program infrastruktur,” ujar Gubernur kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (10/3).

Menurutnya, aparatur yang diberi­kan kewenangan mengelola angga­ran harus melakukan tang­gung jawab dengan baik, artinya setiap proyek yang dibelanjakan harus dikerjakan sesuai perun­tukkan.

Pengetatan pengawasan baik secara internal maupun eksternal yang nantinya dilakukan diharap­kan, dapat berdampak pada pem­bangunan Maluku yang terarah.

Gubernur mengakui, selama ini ada banyak juga kegiatan dan program Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak relevan atau tidak pen­ting dilakukan, karena itu kedepan tidak boleh ada lagi hal demikian.

“Kalau saya teliti ternyata ada banyak program kegiatan yang tidak harus lakukan dalam kegia­tan kondisi seperti sekarang. Kami tentu berharap sepeser rupiah uang daerah yang digelontorkan harus dibelanjakan sungguh-sung­guh untuk kepentingan rakyat, makanya mekanisme penga­wasan ini kami akan perketat,” tegas Gubernur.

Gubernur memastikan bagi ASN yang bekerja dengan baik akan mendapatkan penghargaan na­mun yang bekerja tidak dengan baik maka sanksi pasi diberikan. (S-20)