AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku terus mendorong peningkatan pelayanan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Upaya ini dilakukan, menyusul berbagaikeluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku,  Kasrul Selang saat membuka rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Maluku (BPJS Kesehatan Cabang Ambon), di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu (18/9/2019).

Kasrul mengatakan, forum ini mestinya memiliki agenda rutin untuk menggelar pertemuan. Sebab, palayanan BPJS Kesehatan selalu saja  ditemukan berbagai macam masalah.

“Banyak terjadi, keluhan, terutama data, pelayanan, dan sebagainya, sehingga di semua tingkatan BPJS,  mulai dari kabupaten, provinsi sampai di pusat itu mesti punya semangat meningkatkan pelayanan bagi semua anggota BPJS Kesehatan ini,” tandasnya.

Sekda mencontohkan, jika ada  satu anggota saja dengan fasilitas kesehatan, apakah tingkat pertama atau tingkat lanjutan tidak dilayani sebagaimana mestinya, pasti akan menjadi sesuatu yang merugikan.

“Ini tugas kita yang ada dalam forum ini.  Kita punya dua tugas, pertama sesuai aturan posisi kita  sebagai ujung tombak dari  pelayanan kesehatan. Kedua, ini adalah satu berkat, satu anugerah kita  diberikan  kesempatan untuk melayani banyak orang. Jadi harus semangat. Karena tidak semua orang bisa memperoleh kesem­patan seperti kita,” ujarnya.

Sekda mengingatkan, soal perkembangan terakhir, dimana telah terjadi pemutusan sementara sebanyak140 ribuan anggota atau dinonaktifkan. Anggota yang terkena sanksi ini berada dengan berbagai macam latar belakangnya.

“Ini kan terjadi di seluruh Indonesia sebagai akibat dari audit BPK. Kita juga mungkin sama-sama sudah tahu, mungkin di media, mungkin dari penyampaian pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa memang pelayanan dasar menjadi sangat utama,” tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, arahan yang sama sering disampaikan Gubernur Maluku  dalam sejumlah kesempatan, karena ada empat faktor yang diperhatikan, salah satunya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan itu sudah di implementasikan.

Dijelaskan, saat BPJS Kesehatan memberlakukan pemutusan sementara pelayanan  dengan RSUD Haulussy dengan alasan belum terselesaikan akreditas RSUD Haulussy,  langsung ditindaklanjuti oleh Gubenur Maluku yang menginginkan tidak ada kata tidak, untuk  melayani masyarakat yang menjadi anggota BPJS.

“Jadi semua masyarakat harus terlayani.  Dan sudah diatasi dengan  anggarannya. Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu dua minggu saja, sudah  disetor  Rp 1,7 milyar. Itu yang dari  awal saya sampaikan bahwa  kehadiran BPJS Kesehatan ini sangat diharapkan,” bebernya.

Olehnya itu, kata Penjabat Sekda, saat ini yang diharapkan, keberadaan BPJS dari sisi pelayanan dan prasarana dan sebagainya harus dimaksimalkan.

“RSUD Haulussy sudah mulai baik. Kamarin kita sampe langsung layani dengan baik. Mudah-mudahan semua pasien dilayani degan baik pula,” harapnya.

Rapat yang dipusatkan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, dipimpin oleh penjabat Sekda, Kasrul Selang didampingi Kepala BPJS Cabang Ambon Aflianan Latumakulita dan Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Maluku, F. Koedoeboen, serta dihadiri sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Maluku. (S-39)