AMBON, Siwalimanews –  Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) anggaran pilkada tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Maluku Daniel Indey kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (15/11) menjelaskan, Pemprov Maluku telah menyelesaikan pembahasan anggaran pilkada dengan pemkab/pemkot serta KPU dan Bawaslu, terkait dengan besaran anggaran yang akan dihibahkan.

Bahkan pemprov telah menyepakati besaran anggaran yang nantinya dituangkan dalam NHPD yang akan ditandatangani dalam waktu dekat.

“Untuk NPHD anggaran penunjang pilkada telah selesai dibahas, jadi tinggal tunggu waktu saja ditandatangani, karena ketua KPU lagi di Jakarta dan pak gubernur ada di Banda, tapi prinsipnya sudah clear,” ujar Indey.

Indey mengungkapkan, nilai NPHD yang telah disepakati yakni Rp85.304.000.082 untuk Bawaslu Maluku dan Rp152.405.869.150 dialokasikan bagi KPU Maluku.

Sementara terkait dengan pencairan anggaran di tahun 2023, Indey menegaskan, sesuai dengan edaran Kemendagri, maka Pemprov Maluku akan mencairkan anggaran sebesar Rp40 persen sedangkan sisanya 60 persen akan dicairkan pada tahun 2024.

Ditanya terkait anggaran keamanan, Indey mengaku, pemprov juga telah mengalokasikan anggaran kepada TNI dan Polri dengan nilai anggaran yang variatif.

“Anggaran keamanan sudah diusulkan, saya lupa angka pastinya tapi nominalnya variatif baok Polri maupun TNI,” jelas Indey.(S-20)