AMBON, Siwalimanews – Ditengah situasi dan kondisi penyebaran virus corona Provinsi Maluku yang semakin mempriha­tinkan, Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait terus menun­jukan perhatian dan kepedulian de­ngan sumber daya alam yang dimiliki Maluku.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Watti­mury mengatakan, dalam situasi ketika anggaran daerah pro­vinsi harus dialihkan untuk mena­ngani pandemi virus corona ditam­bah lagi dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Maluku yang terbilang sangat kecil, justru perhatian dari pemerintah pusat melalui kementerian KKP dan Mentan seperti tetesan air yang menyejukan

Oleh karenanya, sudah saatnya para OPD-OPD terkait baik Kepala Bappeda, Kadis Kelautan dan Peri­kanan, Kadis Pertanian dan Tana­man Pangan harus bergerak cepat untuk menin­daklanjuti apa yang sudah diper­juangkan gubernur ini, dengan membuat rencana agar kesempatan emas bagi Maluku tidak berlalu begitu saja

“Setiap OPD harus bergerak cepat dengan membuat rencana tindak lanjut, dengan demikian kesempatan yang sudah Maluku dapati ini tidak berlalu begitu saja,” tandas Watti­mury saat diwawancarai Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (31/5).

Kata dia, kedatangan Limpo bukan tanpa alasan, melainkan ada segudang alasan yang melatar belakangi kedatangan bekas orang nomor satu di provinsi Sulawesi Selatan ini, apalagi ditengah pandemi covid-19, salah satunya dengan letak Maluku yang sangat strategis untuk pengembangan pertanian guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Terkait dengan kedatangan Mentan yang telah membawah harapan baru bagi usaha pertanian di Maluku, DPRD Provinsi Maluku sebagai wakil rakyat menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap langkah langkah dimaksud.

“Dewan menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Menteri Pertanian pak Syahrul,” jelasnya.

Wattimury sebelumnya memberikan apresiasi bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

“Dewan sangat merespon langkah Menteri KKP soal LIN,” jelas Wattimurry kepada Siwalima, Jumat (29/5).

Kata dia, sikap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan RI secara jelas telah sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah daerah serta masyarakat Maluku.

Hal ini karena, Maluku memiliki  laut yang luas dan kaya sehingga, selayaknya dikelola secara baik dan tersistem untuk memajukan dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Dengan adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat ini, Lucky pun meminta kepada Pemprov mengambil langkah selanjutnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah melalui OPD terkait menyiapkan konsep secara detail dalam mengelola laut sesuai ketentuan perundangan.

Sebagai Ketua DPRD Maluku, Wattimurry juga mengapresiasi Gubernur Maluku Murad Ismail, sebab dapat menepati janji saat kampanye untuk berjuang menjadikan Maluku sebagai wilayah LIN yang kini sudah dapat diwujudkan

Wattimurry mengharapkan, segenap masyarakat Maluku agar memanfaatkan dengan baik kesempatan ini dengan saling menopang dan membantu, agar kebijakan dan kegiatan mengisi Maluku sebagai LIN benar-benar membawa berkat bagi masyarakat banyak.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tuankota Tethol mengatakan, sebagai mitra Pemprov Maluku khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, maka langkah Menteri KKP merupakan angin segar bagi perjuangan  Pemprov menjadikan Maluku sebagai LIN.

“Komisi II memberikan apresiasi terhadap respon baik pak menteri soal LIN,” jelas Saodah saat diwawancarai Siwalima di Kantor DPRD Maluku, Jumat (29/5).

Dikatakan, keinginan untuk menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh wakil rakyat yang ada di DPRD Maluku kepada Pemprov Maluku, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ditegaskan, Komisi II akan mendorong Pemprov Maluku menyiapkan infrastruktur pendukung tidak saja melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, namun juga dinas-dinas terkait lainnya. (Mg-4)