AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak pemerintah provinsi untuk segera menetapkan anggaran bagi pilkada yang akan digelar secara serentak di tahun 2024 mendatang, sebab hingga saat ini belum ada penetapan besaran anggaran yang disanggupi pemprov bagi penyelenggaraan pilkada.

“Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh lambat dalam mengeksekusi penetapan anggaran pilkada 2024, padahal mestinya OPD terkait seperti Kesbangpol dan Bappeda telah merespon usulan anggaran yang sebelumnya diajukan KPU dan Bawaslu Maluku,” tandas Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (11/4).

Pemerintah Provinsi kata Rumra, tidak boleh anggap sepele persoalan anggaran pilkada, jangan sampai di tahun 2024, ketika pilkada dengan anggaran yang begitu besar akan berakibat pada terganggunya penganggaran kegiatan-kegiatan OPD lain.

“Rapat terakhir kita sudah sampaikan kepada pemprov untuk melakukan koordinasi internal antara KPU dan Bawaslu, karena kedua lembaga penyelenggara pemilu itu sudah mengusulkan anggaran masing-masing yang dibutuhkan, tapi belum juga ditetapkan,” ucap Rumra.

Komisi I menurut Rumra, secara teknis masih menunggu penetapan ketersediaan anggaran dari Pemprov Maluku sebelum dilanjutkan dengan koordinasi bersama pemkab/pemkot yang berkaitan dengan sharing anggaran.

Sesuai aturan, semestinya Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen bagi penyelenggaraan pilkada, dari total anggaran yang ada, tetapi belum diketahui berapa besar anggaran yang ditetapkan Pemprov Maluku.

“Karena pilkada serentak ini adalah hal yang baru, jadi kita akan bahas co-sharing anggarannya seperti apa, sehingga kita akan membahas anggaran yang proporsional berapa. Tentu hal itu merupakan keputusan pemda dan dikoordinasikan dengan kabupeten kota,” tegas Rumra.

Apalagi berdasarkan hasil pengawasan dari lima kabupaten/kota yang dikunjungi Komisi I lanjut Rumra, ternyata rata-rata pemprov belum siapkan anggaran untuk pilkada 2024, terkecuali Kota Tual.

Politisi PKS ini pun mengingatkan pemprov untuk tidak mengulur-ulur waktu, tetapi segera menetapkan anggaran pilkada yang tahapannya akan dimulai pada bulan November mendatang.(S-20)