AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk menyiapkan skema tentang pemanfaatan pangan lokal.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (29/2) menjelaskan, persoalan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Masalah harga beras ini jangan dipandang sepele, apalagi ditengah persoalan elnino yang terjadi akibat perubahan iklim, makanya pemprov juga harus proaktif,” ujar Lewerissa.

Lewerissa mengaku, beberapa waktu lalu telah ada program penanaman sukun di beberapa wilayah, tetapi tindaklanjut dari program tersebut tidak dilakukan. Padahal, mestinya ada kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh setiap pemda agar tidak terkesan tiba saat tiba akal.

Pemerintah daerah sudah harus berpikir untuk menyiapkan skema pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif menghadapi kemungkinan ketika terjadi krisis beras. Kondisi elnino yang terjadi belakangan, telah menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan khususnya beras, maka pemanfaatan pangan lokal harus dilakukan secara komprehensif.

“Pemda harus menyiapkan skema pemanfaatan pangan lokal, kita harus antisipasi dengan kebijakan pangan lokal, jangan hanya berharap untuk beras saja,” usul Lewerissa.

Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan sebagai OPD teknis, harus memiliki anggaran untuk menjembatani persoalan pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

“Dinas ketahanan pangan punya anggaran itu sehingga apabila dalam masyarakat ada persoalan pangan pemda tidak kaget, tapi telah tersedia dengan baik,” tandas Lewerissa.(S-20)