AMBON, Siwalimanews – Setelah sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun anggaran 2019, Pemkot Ambon menargetkan 4 indikator guna peroleh Dana Insentif Daerah (DID).

Demikian diungkapkan, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Apries Gasperz kepada Siwalima di Balai Kota Ambon. Selasa (14/7).

Empat indikator yaitu, kemandirian daerah, inovasi daerah, pendidikan dan mandatory spending atau pengelolaan keuangan, sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat. “Ini sesuai penilaian Pemerintah Pusat dengan prestasi yang dicapai pemkot,” katanya.

Ia mencontohkan, pada tahun 2019 lalu, Pemkot Ambon memperoleh Rp 40 miliar dari DID karena, memperoleh 4 indikator berdasarkan penilaian dari Pemerintah Pusat.

4 indikator yang diperoleh tahun kemarin masing-masing, ini juga akan membawa pemkot untuk kembali memperoleh DID dari Kementerian Keuangan.

Gaspersz mengaku, predikat opini WTP atas LKPD tahun 2019 dari BPK merupakan pintu masuk untuk Pemkot Ambon memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. “Ada 21 indikator yang akan dinilai 1 indikator itu DIDnya sebesar Rp 10 miliar. Jadi misalnya kita bisa capai dua atau tiga indikator saja berarti pemkot bisa dapat DID sebesar Rp 30 miliar. Jadi WTP ini bukan indikator, ini hanya tiket sebagai pintu masuk bertanding,” kata Gaspersz

Untuk diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 oleh BPK RI.

Penyerahan WTP bagi Pemkot Ambon dilakukan secara virtual, oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku Muhamad Abidin sementara di Lantai II Balai Kota dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Ambon Ricahrd Louhenapessy, Syarif Hadler, Sekot Ambon AG Latuheru, Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkot Ambon, Senin (13/7).

Walikota Ambon Richard Louhenapessy usai penyerahan itu, kepada wartawan mengatakan, Pemkot Ambon hingga saat ini telah mendapat tiga kali penilaian WTP dari BPK Perwakilan Maluku yang merupakan penghargaan tertinggi untuk proses akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dengan adanya pencapaian ini, bisa menjadi penyemangat bagi pemkot un-tuk terus melakukan peningkatan ter-hadap akuntabilitas keuangan. (Mg-6)