AMBON, Siwalimanews – Aktivitas pegawai di lingkup Pemkot Ambon berjalan seperti biasa dan tidak ada pelaksanaan work from home (WFH) waluapun pandemi masih berlangsung.

Lagi pula hingga kini pemkot ambon belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pemberlakukan WFH untuk para pegawai.

“Belum terima apapun instruksi dari pusat. Biasanya memang ada, baru ditindaklanjuti dengan instruksi Mendagri atau surat edaran dari Kepala BNPB,” beber Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Ambon Joy Adriaansz kepada wartawan di Ambon, Sabtu (22/1).

Lanjutnya sampai dengan saat ini Pemkot Ambon belum menerima surat edaran terkait dengan itu.

“Pemkot tentu hanya sifatnya menunggu. Apabila ada instruksi Mendagri, maka tinggal ditindaklanjuti dengan instruksi walikota,” jelasnya.

Disinggung soal kondisi Kota Ambon yang saat ini sudah ada di zona hijau dan jalan PPKM mikro level I apakah perlu lagi diterapkan WFH, ia mengaku mesti menyesuaikan.

“Hasil evaluasi dan monitoring Satgas Covid-19 pusat, bahwa disinyalir pelonjakan kasus secara nasional akan terjadi di bulan Februari dan Maret. Pasti kita menyesuaikan untuk dijalankan setelah koordinasi dengan satgas provinsi,” urainya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk bisa membatasi mobilitas keluar rumah, demikian pula perkantoran untuk bisa kembali menerapkan WFH agar menekan laju penyebaran Covid-19.

Luhut menegaskan, meski sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron, kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus.

“Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah,” ujarnya dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta, Minggu (16/1)

Sesuai arahan Presiden Jokowi pada ratas hari ini, Luhut mengungkapkan, meski tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, ia mengimbau masyarakat untuk mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu.

“Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi WFH masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan teratas untuk lakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil,” katanya sebagaimana dikutip dari salah satu media Nasional.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu pun mengimbau agar kegiatan perkantoran bisa diatur agar tidak perlu 100 persen WFO (Working From Office).

“Kami mengimbau, kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan ases­-men oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor. Kalau industri saya kira tidak ada masalah,” tandasnya. (S-52)