Revitalisasi harus tetap jalan, karena jadwal mega proyek pembangunan pasar Mardika sudah harus dilakukan. Tapi, mengatur pedagang untuk keluar meninggalkan lokasi yang akan dibangun pasar representatif itu sangat sulit.

Sampai sekarang Pemerintah Kota Ambon tidak mampu mengeluarkan pedagang dari kawasan Mardika ini. Ketidakmampuan Pemkot Ambon memindahkan pedagang ke pasar lain menunjukan pemerintah kalah wibawa.

Satu pekan sudah pemerintah melakukan penggusuran lapak-lapak pedagang. Tapi pemandangan menarik saat ini, pedagang kembali membangun  lapak baru. Kondisi ini seolah menampar muka Pemerintah Kota Ambon, dimana tidak mampu mengatur pedagang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Josias Loppies beralasan para pedagang di Pasar Mardika keras kepala. Banyak cara sudah digunakan untuk menghalau pedagang agar tidak berjualan, namun tetap saja dilanggar.

Pemkot libatkan TNI dan Polri untuk merelokasi pedagang, tapi yang terjadi pedagang tak mau beranjak tinggalkan Mardika dengan alasan pendapatan terbatas. Pedagang meminta Pemkot cari solusi. Bayangkan mereka yang tinggal di Air Kuning, Ahuru, Karang Panjang, Kudamati bahkan Siwang harus direlokasi ke pasar transit Passo Kecamatan Baguala. Kendati tujuan relokasi ke pasar transit untuk  kebaikan pedagang, namun pedagang merasa pendapatan mereka minim.

Pemkot Ambon sudah berulang kali melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang. Namun, tetap saja mereka berjualan di lokasi yang sama dan enggan beraktivitas di lokasi pasar yang sudah disediakan pemerintah.

Parahnya lagi, Walikota justru memberikan kesempatan dengan alasan biar pedagang itu  sadar sendiri. Lalu bagaimana dengan pedagang lainnya yang lebih dulu digusur dan saat ini menerima nasib beraktivitas di pasar-pasar yang ditentukan pemerintah.

Ketidakmampuan pemerintah mengatur pedagang menjadikan bom waktu untuk revaitalisasi. Memang harus diakui pemindahan pedagang terhambat dikarenakan Mardika lokasi strategis.

Tapi pemerintah harusnya punya wibawa, dimana-mana pedagang selalu melawan pemerintah. Karena itu untuk kepentingan umum, berbagai cara harus dipakai untuk mengeluarkan pedagang dari Mardika.

Pemerintah Kota Ambon tak boleh lemah. Pendekatan kerja sama dengan TNI/Polri harus segera dilakukan. Satpol PP saja tak cukup menghalau tekanan pedagang yang berjumlah ratusan orang itu.

Bukan main kasar, tetapi menertibkan pedagang pendekatan humanis. Kedepankan pendekatan dialog sehingga pemerintah juga mengetahui keinginan-keinginan pedagangnya.

Main kasar ditakutkan dituduh melanggar HAM dan tidak manusiawi. Padahal sesunguhnya pedagang keras kepala. Satu-satunya cara  yang mampu membuat pedagang tunduk dan patuh adalah pendekatan dialogis.

Sejauh ini Pemkot mengklaim semua cara sudah dilakukan guna menarik pedagang keluar dari Mardika. Pertanyaannya pendekatan seperti apa yang dilakukan pemerintah kota Ambon. Kalau saja pemerintah kota serius dan melakukan sosialisasi dengan dialog,  pedagang pasti sudah sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah. Kita berharap, pedagang cepat sadar, karena hanya dengan begitu, mega proyek revitalisasi Pasar Mardika segera dibangun. (**)