DOBO, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Aru menggelar rapat koordinasi dengan anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends.

Rakor yang berlagsung di lantai II Gedung BPKAD Aru, Selasa (2/8) itu, banyak permasalahan yang dikemukakan, seperti permasalahan pembangunan PLTD di Kecamatan Aru Selatan Utara (Taberfane), Aru Tengah (Benjina) dan Aru Utara (Marlasi) yang sampai kini belum dapat di gunakan sebagaimana fungsinya.

Selain itu, permasalahan penyaluran BBM di wilayah Aru yang diharapkan dapat ditingkatkan pelayanan dan penyaluran, serta dibuka SPBU baru guna menjawab kebutuhan di daerah kepulauan. Pasalnya, kuota yang ditetapkan BPH Migas untuk Aru realisasi penyalurannya oleh pihak Pertamina jauh dibawah kouta.

Bahkan yang paling disoroti yakni, permasalahan perikanan, dimana Aru sebagai daerah penghasil terbesar di sektor perikanan, namun kontribusi ke daerah sangat kecil.

Terkait berbagai permasalahan yang disampaikan dalam rakor itu, anggota Barends berjanji akan mengawal dan mendorong agar permasalahan itu dapat diselesaikan.

Baca Juga: BNPP Optimalisasi Perbaikan Jalan Rusak Berat di 8 Lokpri

“Seperti masalah BBM akan kita dorong agar dalam penyalurannya dapat dilakukan sesuai kuota akan diupayakan juga agar pola distribusinya itu bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tertanggungjawab di lapangan,” ujar Barands.

Smentara menyangkut subsidi listrik Barends juga berjanji, akan tetap mengawalnya, agar kepentingan masyarakat kecil untuk memperoleh subsidi 450 kwh dan 900 kWh tetap mendapatkannya, sebab subsidi energi secara nasional sebesar Rp52 trilyun

“Kita juga akan upayakan agar PLTD pada tiga kecamatan di Aru ini secepatnya dapat difungsikan, ditambah dengan PLTD Wokam, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Muin Sogalrey, Sekda Moh Djumpa, Ketua DPRD Udin Belsegaway bersama anggota, pimpinan OPD, Kepala PLN Cabang Dobo Nicko Lewaherila serta Kepala Pertamina Dobo Efrain Pamuso.(S-11)