AMBON, Siwalimanews – Guna mempercepat mengentas­kan kemiskinan dan mendekatkan pem­bangunan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten maluku barat daya menambah lagi empat kampung keluarga berencana (KB).

Setelah pembentukan kampung KB di Kecamatan Pulau Babar, Ke­camatan Letti dan Kecamatan Pulau Moa, kali ini dibentuk di Desa No­maha, Desa Abusur Desa Wonreli dan Desa Lekloor.

Kampung KB merupakan inovasi strategi dalam Program Kependu­dukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Ketua Tim Pengerak PKK MBD Relly A. Noach ketika meresmikan empat kampung KB tersebut menga­takan kehadiran kampung KB bertu­juan untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa melalui program kependudukan serta pemba­ngu­nan di sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil ber­kualitas.

Menurutnya ada tiga hal pokok yang menjadi syarat dapat diben­tuknya kampung KB dalam satu wilayah yakni tersedianya data ke­pendudukan secara akurat, adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Baca Juga: TMMD Komitmen Nyata TNI Mengabdi

“Ini diharapkan dapat mening­katkan kesadaran masyarakat ten­tang pembangunan berwawasan ke­pendudukan, meningkatkan penge­ta­huan tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta meningkatkan ketahanan keluarga melalui program bina keluarga balita, bina keluarga lansia dan pasangan usia pinggi­ran,” kata Relly kemarin.

Relly juga mengatakan bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan sehingga menjadi tantangan adalah bagaimana kita menjaga setiap anggota keluarga dalam keadaan sehat, terlebih selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu dirinya mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak agar kampung keluarga yang berkualitas dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Selaku Ketua tim pengerak PKK ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat karena berpartisipasi dan mendukung program pemerintah melalui program kampung keluarga berkualitas.  “Harapan saya, kampung keluarga yang telah dibentuk dapat ditindaklanjuti dengan kerja nyata dari peme­rin­tah desa setempat untuk mem­bantu masyarakat dalam mewujud­kan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya,” tuturnya. (S-09)