AMBON, Siwalimanews – Curva kasus pasien covid-19 di Maluku terus mengalami peningkatan tajam salah satunya terjadi pada Kabupaten Seram Bagian Timur dibuktikan dengan beberapa hari terakhir lonjakan pasien terjadi dengan jumlah pasien saat ini 11 orang dan sangat mencemaskan.

Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBT Fauzan Alkatiri mengungkapkan keprihatinan dengan kondisi yang telah terjadi di SBT dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain di Maluku selain Kota Ambon.

Kejadian ini tutur Alkatiri menggambarkan jika kerja Pemerintah Daerah SBT beserta dengan tim gugus tugas sampai saat ini belum maksimal dalam usaha melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran covid-19.

Sambung Alkatiri, kasus awal yang terjadi berasal dari pelaku perjalanan yang sulit dideteksi oleh pemerintah sebab dengan letak daerah yang memiliki begitu banyak pintu masuk baik darat, udara maupun laut termasuk jalur tikus semestinya harus memperketat pintu masuk sehingga tidak ada orang yang dapat membawa virus ke daerah.

“Seharusnya pintu masuk harus dijaga ketat,” tandas Alkatiri, kepada Siwalima, Jumat (05/6).

Olehnya, terhadap kecemasan masyarakat dengan meningkatnya kasus covid-19 ini, Alkatiri pun meminta pemerintah Kabupaten SBT untuk segera bertindak mengambil langkah cepat dalam upaya pencehagan dan penanganan covid-19  demi keselamatan masyarakat.

Pemda harus bertindak cepat,” tandasnya.

Ia juga mendorong untuk sesegera mungkin dilakukan traking apalagi dengan anggara yang dialokasikan pemda untuk penanganan covid-19 itu cukup besar jangan sampai dihabiskan pada kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pencegahan covid-19.

Selain itu, sambung Alkatiri saat ini sudah beberapa orang yang dikarantina maka harus diperhatikan dengan menjaga kesehatan, terutama harus menjaga agar jangan sampai orang yang terpapar berinteraksi dengan masyarakat luar akibat pengawasan ditempat karantina tidak diperketat dan jika itu terjadi maka percuma saja virus ini tetapakan menyebar

Terkait dengan sikap tertutup yang dilakukan pemda selama ini, Alkatiri mengatakan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan berbanding lurus dengan transparansi informasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga Pemerintah SBT tidak boleh lagi menutup informasi terkait dengan masyarakat yang terpapar covid-19 agar publik percaya dan mengikuti anjuran pemerintahan.

“Pemerintah jangan paksa publik taati anjuran kalu pemerintah sendiri tidak melakukan transparansi terhadap informasi,” tegas Alkatiri. (Mg-4)