Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar membahas pengembangan ekonomi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di Saumlaki.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH, MH, mendampingi Plt. Deputi Bidang Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan (BNPP) Florensius Gatot Yanrianto. Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten Deputi BNPP dan Deputi Kementerian Bidang. Kemaritiman dan Investasi, pejabat yang mewakili kementerian/lembaga terkait, forkopimda KKT, penjabat sekretaris daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN-BUMD serta tokoh agama.

Plt. Deputi Bidang Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan Florensius Gatot Yanrianto pada kesempatan itu menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk membahas strategi peng­em­bangan PKSN Saumlaki ter­utama yang barbasis unggulan.

“Ini merupakan upaya pemerin­tah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wi­layah perbatasan,” kata Yanrianto.

Dirinya juga dalam kegiatan ini juga mendapatkan banyak ma­sukan dari diskusi dan dialog yang dilakukan dalam rangkat mening­katkan kesejahteraan masyarakat di kawawasan perbatasan terma­suk KKT.

Baca Juga: Fatlolon Sambut Kunker Menteri KKP dan PPN

Selain itu menurutnya, kegiatan ini juga sekaligus mensosialisasi­kan rencana induk dan RPJMN ten­tang target lokasi kegiatan pe­ngembangan kaswasan perbata­san khususnya pengembangan PKSN di Saumlaki.

“Jadi kami ingin mendapat masukan tentang isu-isu dan permasalahan mendasar yang perlu dikoodinasikan dalam pe­nyusunan progam pengembangan PKSN itu sendiri,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Bupati KKT Petrus Fatlolon mengucapkan terima kasih dan menyambut baik pelaksanaan rapat dimaksud.

“Masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan, terutama pada pulau pulau kecil terluar yang relatif sulit dijangkau dan terisolir,” ujar Falolon.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana transportasi yang turut berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi seperti kesulitan memasarkan hasil-hasil produksi rakyat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan akses yang memadai guna memudahkan percepatan pembangunan.

Bupati menjelaskan bahwa potensi kelautan serta potensi yang paling besar seperti obyek wisata bahari, migas serta potensi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan perekonomian daerah serta memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup orang Tanimbar.

“Kedepannya akan ada berbagai peluang dengan hadirnya Blok Masela melalui manfaat ganda (multiplier effect) yang akan menyentuh berbagai bidang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan pemerintah melalui kementerian terkait terhadap permasalahan di Kepulauan Tanimbar saat ini,” tandasnya.(S-39)