AMBON, Siwalimanews – Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie mengatakan, sampai sekarang masih ada klaim masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan konflik teritorial.

“Dengan demikian pola kelola pembangunan kehutanan kedepan harus berbasis kearifan lokal pada pulau-pulau kecil,” ungkap Sadali, saat membuka seminar nasional kehutanan, yang berlangsung di Hotel Santika.

Seminar Nasional Kehutanan bertemakan “Transformasi Pembangunan Kehutanan Menuju Tata Kelola Hutan Berkelanjutan”, secara resmi telah dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie yang ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama oleh Kadis Kehutanan Provinsi Maluku, Rektor Unpatti dan  Pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sadali mengatakan, ketika berbicara tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, ada berbagai persoalan mendasar di Provinsi Maluku, dimana masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

“Hal ini harus kita perhatikan, karena hidup di dalam hutan dengan potensi yang begitu besar, masih miskin, berarti ada cara yang belum pas untuk diterapkan,” tegas Sadali.

Dikatakan, ketika berbicara tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, ada berbagai persoalan mendasar di Provinsi Maluku, dimana masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

“Hal ini harus kita perhatikan, karena hidup di dalam hutan dengan potensi yang begitu besar, masih miskin, berarti ada cara yang belum pas untuk diterapkan,” tegas Sadali.

Kata dia, dengan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan, maka selanjutnya perlu diterapkan pola pengawasan dan pengendalian, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

“Diharapkan sebentar nanti dalam diskusi di Seminar Nasional, ada rekomendasi konstruktif yang akan disampaikan, sebagai bahan kajian lebih lanjut khusus bagi Pemerintah Pusat, dalam mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi, yang harus disesuaikan dengan kondisi kekinian geografis masing-masing wilayah,” harapnya.

Ia juga meminta, agar peserta dapat aktif mengikuti Seminar Nasional ini, dengan sharing tukar pendapat, serta berdiskusi untuk saling melengkapi, dalam rangka membuat rekomendasi konstruktif bagi pemerintah pusat, dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir juga pada kesempatan itu, Rektor Universitas Pattimura, Rektor Universitas Darussalam, Universitas Muhammadiyah, Pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Kepala UPT KLHK Wilayah Provinsi Maluku, Akademisi dan Mahasiswa Kehutanan Lintas Perguruan Tinggi, Ketua Dewan Kehutanan Provinsi Maluku, Ketua Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan RI, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku, Lembaga Swadaya Masyarakat, para Narasumber, serta Mitra Pembangunan Kehutanan. (S-08)