AMBON, Siwalimanews – Hingga Rabu (3/5) tengah malam, masih belum ada kabar pasti dari DPP PDIP, soal pemberhentian Murad Ismail.

Selain pemberhentian Ketua PDIP Maluku itu, DPP juga masih membahas siapa kader banteng kekar itu yang akan mengambil ko­mando sepeninggal Murad.

Belasan war­tawan yang mang­kal di Kan­tor PDIP Malu­ku, Karang Pan­jang, Rabu (3/5) malam, tidak smendapat in­formasi jelas soal hasil rapat di DPP.

“Kami masih menunggu kepu­tusan DPP baru kami kasih ko­mentar, DPP sampai malam ini masih rapat,” ujar salah satu pegawai sekretariat PDIP.

Para kulintinta yang sedari siang mangkal di Kantor PDIP, bahkan disuguhi informasi yang tidak valid, kalau nama Mercy Barends, ikut dibahas sebagai cqlon pengganti Murad.

“Nama ibu Mercy menguat, namun kami masih menunggu keputusan DPP,” ujar sumber itu yang tak mau namanya dikorankan.

Katanya, pihaknya masih terus menunggu, rapat di DPP molor membahas siapa yang meng­gantikan posisi Murad, ini penting karena kepentingan partai untuk konsolidasi pemilu 2024.

Apalagi proses pencalonan bakal calon anggota legislatif telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku.

“Infonya dituntaskan malam ini, karena itu DPP masih melakukan rapat hingga mala mini,” ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Sekretaris PDIP Benhur Watubun kepada wartawan mengatakan, DPD sejak sore masih menunggu keputusan DPP terkait posisi Murad yang beberapa waktu lalu telah diperiksa oleh dewan kehormatan.

Ketua DPRD Maluku itu me­ngatakan, hasil final tentang status Murad, masih belum disampaikan okeh DPP.

“Memang kita diperintahkan DPP untuk tetap bertahan di DPP dan karena DPP sedang melakukan rapat terkait dengan calon legislatif, jadi besok baru kita umumkan karena kita tidak mau melangkahi DPP,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun di Sekretariat PDIP, Rabu (3/5) malam.

Tambah Benhur, hal itu dikare­nakan, proses pengambilan kepu­tusan terhadap Murad diambil dalam rapat berbarengan dengan putusan calon legislatif sebab melibatkan semua DPD.

Terkait dengan pendaftaran caleg, Watubun menegaskan KPU akan menutup aplikasi sistem pendaf­taran partai politik (Sipol) karenanya sebelum tanggal 5 DPP telah menurunkan karateker bagi DPD PDIP Maluku.

“Yang pasti kita mendaftar ke KPU seluruh caleg bukan daftar kosong pasti sudah ada karateker ketua DPD, jadi kita bersabar,” tegasnya.

Hingga berita ini naik cetak, rapat di DPP masih berlangsung. Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar yang dikonformasi Siwa­lima melalui pesan Whatsapp, Rabu (3/5) belum merespon, begitu juga dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun.

Sebelumnya beredar kabat kalau tiga petinggi PDIP yang disiapkan sebagai pengganti Murad. Mereka adalah Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat, Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan: Rokhmin Dahuri dan Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar.

Tiga petinggi DPP PDIP memiliki peluang menduduki posisi Ketua DPD PDIP mengantikan MI.

Informasinya nama karateker Ketua DPD PDIP Maluku itu sudah tahap finalisasi  dan tinggal ketuk palu oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

Teken SK

Sementara itu ketika ditanyakan soal apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menandatangani surat pemecatan Murad, sumber tersebut belum berani berkomentar.

“Kita masih menunggu, infor­masinya akan dituntaskan malam ini, jadi kita tunggu saja,” papar sumber itu lagi.

Utus Karateker

Terpisah kader senior PDIP, Yusuf Leatemia meminta DPP segera mengutus karteker Ketua PDIP Maluku menggantikan Murad.

“Selaku salah satu senior partai ini, kita berharap DPP harus segera kirim caretaker,” pinta salah satu senior PDI Perjuangan, Yusuf Leatemia, kepada Siwalima melalui telepon Selulernya, Rabu (3/5).

Menurutnya, kehadiran caretaker selain untuk bersama-sama dalam proses memasuki pemilu 2024, tetapi sekaligus membenahi PDI Perjuang­an di Maluku.

“Saya yakin, PDIP di Maluku akan semakin jaya, jika Murad benar-benar dilengserkan dari partai ini,” katanya.

Bukan saja Murad, lanjut Leate­mia, tetapi juga seluruh pengurus PDIP Maluku, yang menurutnya juga menjadi andil dari ulah MI, meng­ingat selama ini, para pengurus hanya berdiam diri atas apa yang terjadi ditubuh PDIP di Maluku.

“Jadi kalau karateker ini turun, maka DPD ini juga harus diganti, dibekukan saja semua. Menurut saya, mereka juga termasuk dalang dari kekacauan yang terjadi di PDIP saat ini,” katanya.

Menurutnya, baik MI maupun pengurus DPD saat ini, sama sekali tidak bisa mengendalikan partai ini. Padahal, tugas mereka adalah menyampaikan saran, pendapat dan lainnya kepada Ketua DPD PDIP.

Ia mengakui, MI selaku ketua PDIP, memang sudah mencedrai partai yang telah menghantarnya sebagai penguasa lima tahun.

Namun demikian, kericuhan yang diperbuat MI, dinilai juga sebagai andil seluruh pengurus PDIP di Maluku, yang dinilai tidak mampu mengontrol kepemimpinan MI semasa tugasnya.

“Entah itu Sekretaris maupun yang lainnya. Karena mereka tidak bisa mengendalikan partai, padahal, mereka punya kewajiban mem­berikan saran dan lainnya kepada MI selaku ketua. Bayangkan saja, selama ini PDI Perjuangan tidak berkembang, begitu saja, malah terpuruk dikepengurusan saat ini. Berarti mereka tidak mampu menge­ndalikan partai ini, sehingga harus diganti saja,”cetusnya.

SK Pemecatan

Sebelumnya, dikabarkan DPP PDIP segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian Murad Ismail.

Pemberhentiannya sebagai Ketua PDIP Maluku, ditempuh setelah DPP memeriksanya secara instensif, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/4) siang.

Sumber Siwalima di PDIP Maluku menyebutkan, surat keputusan pemberhentian Murad kemungkinan besar akan diteken hari ini (3/5), oleh Ketua Umum Megawati Soekarno­putri.

“Infomasinya itu Rabu besok DPP akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian ketua DPD. Suratnya diteken ibu Ketua Umum,” ungkap salah satu pengurus DPD PDIP Provinsi Maluku kepada Siwalima,  Selasa (2/5) siang.

Sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini mengatakan, PDIP Maluku sampai dengan saat ini masih menunggu surat keputusan DPP tetapi secara formal, semua informasi dan masukan telah disampaikan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, sebagai partai yang memiliki ideologi Pancasila, PDIP Maluku tetap mematuhi dan tunduk pada keputusan yang dikeluarkan oleh DPP.

“Yang pasti kita tunggu kepu­tusan DPP saja,” tegasnya.

Sumber ini pun memastikan persoalan Ketua PDIP tidak akan menggangu kesolidan Partai tetapi justru PDIP terus bekerja untuk memenangkan pemilu dan pilkada di Maluku.

Terpisah, sumber lain di DPD juga meyakini, SK pemecatan MI sapaan akrab Gubernur Maluku itu akan diteken oleh Mega, hari ini.

“Kami mendapat informasi SK sudah ada, dan besok itu ditekan ibu Mega,” ujar sumber itu.

Pendaftaran Caleg

Sementara itu, PDIP Maluku optimis akan mengkkuti seluruh tahapan proses pendaftaran calom anggota legislatif yang dimulai sejak 1-14 Mei 2023.

Menyangkut kekosongan jabatan ketua pasca jabatan Murad dibe­kukan, sumber tadi meyakini semua proses tetap akan diikuti oleh partai pemenang pemilu itu.

“Saya pastikan sebelum pendaf­taran caleg sudah ada keputusan DPP menyangkut pengganti Murad,” tegas sumber itu.

Sekretaris PDIP Maluku, Benhur Watubun yang coba dikonfirmasi soal itu, enggan bicara banyak. “Nanti saja ya,” ujar Benhur kepada Siwalima, di Kantor DPRD Maluku, kemarin.(S-20/S-26)