AMBON, Siwalimanews – Panglima TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mene­gaskan, proses rekrutmen ang­gota TNI akan memprioritas anak daerah yang ditujukan dengan tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Khusus AD minimal di KTP itu tiga tahun yang bersangkutan menetap, supaya tidak ada yang main-main, karena banyak dari luar Maluku yang datang ke Maluku untuk ikut proses rekrutmen, makanya dari TNI AD kita batasi tiga tahun,” jelas Panglima dalam keterangan persnya kepada wartawan usai mengunjungi vak­sinasi di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (9/12).

Menurut panglima, proses rek­ruitmen saat ini langsung dita­ngani para Kepala Staf, baik AD, AU maupun AL.

Namun saat dirinya menjabat sebagai Kasad, ia membijaksanai dengan memberikan kuota tiap provinsi secara proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan di tiap daerah, untuk kembali disesuaikan dengan kebutuhan per kabupaten.

“Rekrutmen ditangani langsung Kasad. Saat saya jadi Kasad saya berikan kuota provinsi secara proposional, jadi tidak ada ketentuan setiap provinsi harus sama. Kita liat betul sehingga kita prioritaskan mana yang kurang,” tegas Panglima

Panglima mengaku, secara nasional kuota penerimaan ditentukan oleh  Menteri Pertahanan, dan penentuan kuota juga dilihat dari kebutuhan perkuatan.

Untuk itu, agar ada pemerataan anggota sesuai kebutuhan, dilakukan pemetaan dari kodim ke kodim. “Menhan yang miliki kewenangan untuk menentukan jumlah per kuota yang dibutuhkan. Jadi kita sengaja memetakan kodim ke kodim. Kami tidak lagi kasih ke Kodam, karena saya lihat per kabupaten dan kita berikan porsi lebih ke kabupaten yang kurang, supaya merata sesuai kebutuhan,” kata Panglima.

Tetap Diproses

Peristiwa adu jotos antara anggota Kodim Pulau Ambon Pratu Billy Kakisina  dengan dua anggota Satlantas Polresta Ambon, Bripka Novie Sariora dan Bripka Zulkarnain menjadi perhatian Mabes TNI.

Terkait perkelahian antara ang­-gota TNI dan Polri yang marak terjadi di Indonesia, salah satu­-nya viral di Kota Ambon bahkan nasional beberapa waktu lalu.

Panglima menegaskan, kendati sudah ada proses damai antara Pratu Billy Kakisina  dengan dua anggota Satlantas Polresta Ambon, namun proses hukum tetap jalan.

“Bentrokan antara Anggota TNI dan Polri semua kita proses hukum termasuk di Ambon, Saya dan Kapolri sepakat proses hukum supaya tidak ada yang begitu lagi,  tidak ada lagi peristiwa seperti itu lalu damai, seakan-akan menghindari proses hukum. Saya pastikan proses hukumnya tetap jalan,” tegas Panglima.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menegaskan, institusi TNI dan Polri memiliki tugas menegakan hukum. Walau berbeda, dua institusi ini dipercayakan use of force atau kewenangan mengunakan senjata, sehingga harus memastikan setiap anggota harus mempunyai pertimbangan matang untuk melakukan kekeraaan.

“Ini harus diperhatikan betul pertimbangan matang untuk lakukan kekerasan, apalagi konteksnya pribadi. Untuk itu peristiwa-peristiwa seperti ini tetap menjadi atensi saya dan pak Kapolri,” tandas Panglima.

Pantau Vaksinasi

Panglima meninjau pelaksa­naan vaksinasi massal yang berlangsung di Lapangan Mer­-deka Kota Ambon, Kamis (9/12).

Pantauan Siwalima di lokasi vaksinasi, Panglima yang didampingi istri Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati, Pangdam Mayjen TNI Bambang Ismawan  dan Pangkoarmada III Letjen Jeffry Apolly Rahawarin, Kapolda Maluku Irjen Refdi Andri, Walikota Ambon Richard Louhenapessy,  Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Arnold Ritiauw, Danlantaml IX Ambon Brigjen Said Latuconsina, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas A Dhewo, Kabinda Maluku Brigjen Jimmy Aritonang tiba di Lapangan Merdeka sekitar pukul 10.30 WIT.

Dilokasi vaksinasi, Panglima bersama istri langsung berinteraksi dengan peserta vaksinasi yang melibatkan anak dan lansia.

Terlihat antusias peserta vaksin yang menyambut kedatangan Panglima, bahkan Panglima tak sungkan melayani warga yang ingin mengabadikan kehadirannya dengan berselfie.

Panglima mengungkapkan, agar panitia vaksinasi dapat memperioritaskan warga dengan riwayat penyakit bawaan atau komorbid.

“Untuk lansia 60 tahun ke atas rata-rata memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Kebetulan kondisi masyarakat kita bukan hanya 60 tahun tapi 40 tahun juga sudah ada komorbid. Kita sudah sepakat, vaksinator juga sepakat yang memilik komorbid jadi perioritas, karena mereka beresiko paling besar yang nantinya memperburuk jika terinfeksi, dan juga cepat menyebar,” tandas Panglima.

Untuk anak, lanjut Panglima, perlu dilakukan vaksinasi dikarenakan varian baru covid menyerang anak. Sekalipun varian tersebut belum masuk Indonesia, namun tindakan pencegahan perlu dilakukan.

“Anak-anak juga masuk prioritas, karena anak-anak rentan varian baru, walau kita belum ada, namun ini tindakan pencegahan yang kita lakukan,” ujar Panglima.

Panglima berharap, capaian percepatan vaksinasi sesuai terget pemerintah dapat terlaksana. Untuk Maluku dan Malut capaian hampir 50 persen hanya saja perlu adanya pemerataan di pulau-pulau terpencil, mengingat Maluku dan Malut merupakan wilayah kepulauan. (S-45)