DOBO, Siwalimanews – Untuk mendapatkan penjelasan terkait rendahnya pendapatan asli daerah dari sektor perikanan, maka DPRD Aru memanggil Kadis Perikanan dan jajarannya untuk mempertanyakan hal tersebut.

Pasalnya, berdasarkan LKPJ APBD Aru tahun 2021 diketahui target PAD dinas Perikanan sebesar Rp26,5 miliar sementara realisasinya hanya Rp7 miliar, sementara target ditahun 2022 sebesar Rp 20 miliar, namun dipastikan tak mencapai target pula, lantaran sampai dengan semester pertengahan bulan Juli ini baru memperoleh Rp2 miliar.

Kadis Perikanan ALO Tabela dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Rabu (20/7) menjelaskan, ada beberapa faktor yang turut berdampak terhadap pencapaian PAD tersebut diantaranya, aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait bongkar muat hasil tangkapan di laut karena Covid-19 tahun 2020 hingga kini belum cabut, serta segala pengurusan perijinan dan lainnya dialihkan ke provinsi.

“Selain itu, hingga kini perda kita terkait dengan pajak retribusi juga belum ada. Hal-hal inilah sangat berdampak terhadap peningkatan PAD dari sektor perikanan,” ungkap Tabela.

Menyimak hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lanurdin Senen Djabumir mengatakan, kebijakan-kebijakan yang membatasi ruang gerak daerah, membuat daerah sama sekali tidak mendapat penambahan retribusi pada sektor-sektor tersebut.

“Untuk itu, DPRD bersama pemkab secepatnya mengkonsultasikan dengan tim ahli guna membicarakan kira-kira kebijakan dan aturan mana yang nantinya bisa kita pakai, kalaupun misalkan atau tekanan provinsi dan pusat tentang regulasi yang membatasi ruang gerak kita di daerah, apa langkah kita yang bisa kita lakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pasalnya kata Djabumir, pemkab hanya diberikan sebatas melihat dan menonton, padahal Aru miliki sumber daya alam, namun hasilnya provinsi yang atur. Untuk itu DPRD minta pemkab untuk fasilitasi guna mengkonsultasikan hal ini dengan tim ahli.

“Ini perlu dilakukan, sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan PAD daerah ini dari sektor perikanan,” tandasnya. (S-11)