AMBON, Siwalimanews – Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, maka Pemerintah Kota Ambon, menjalin kerjasama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Kerjasama kedua institusi itu dilakukan dalam satu penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang berlangsung di Balai Kota, Kamis (15/9).

Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, kepada wartawan, usai penandatanganan itu mengatakan, perjanjian kerjasama ini sangat bermanfaat, mengingat hingga saat ini pemkot belum secara optimal dapat melaksanakan pemungutan pajak yang mejadi kewenangan daerah.

“Sehingga, hari ini, Pemkot Ambon bersama dengan pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan, melakukan penandatanganan kerja sama terkait optimalisasi pungutan  pajak pusat dan daerah,” jelas walikota.

Menurut walikota, dengan perjanjian kerjasama ini akan memudahkan Pemkot Ambon terkait pertukaran data daerah dan pusat.

“Dengan perjanjian ini juga, pempus akan membantu kami untuk minimal kita bisa optimal dalam pungutan pajak yang selama ini jadi hambatan bagi kami. Teknisnya akan diatur antara kami dari Bappeda dan tim dari KPP Pratama disini, dan ini sudah diambil langkah-langkah yang nanti pada waktunya ditindak lanjuti, kerja-kerja teknisnya,” ujar walikota.

Walikota mengaku, memang selama ini, pemungutan pajak oleh Pemkot Ambon belum optimal, untuk itu diambil langkah penandatanganan perjanjian kerjasama dimaksud.

Kepala KPP Pratama Ambon Widi Pramono mengapresiasi langkah Pemkot Ambon.

“Ada dua kota yang sudah lakukan ini yakni, Kota Ambon dan Kota Tual. Harapanya tahun depan akan diikuti oleh sembilan kabupaten lainnya,” ujarnya.

Perjanjian kerja sama ini kata dia, akan membantu semua pihak untuk memastikan  hak negara berupa pajak.

“Jadi penerima pajak akan kembali kepada masyarkat melalui APBN atau APBD, sehingga pembangunan di daerah bisa lebih optimal. Jadi saya berikan apresiasi  kepada pak Walikota Ambon dan Tual, yang sudah memulai. Kita mulai bersinergi bersama pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akhirnya nanti bisa  digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (S-25)