AMBON, Siwalimanews –  Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin memastikan, pihaknya akan mempertanyakan sumber pembiayaan event Maluku Expo yang digelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang digelar 4-6 Februari 2022 lalu.

Pasalnya, event yang digadang-gadang mendatangkan investor ke Maluku itu tidak melalui mekanisme pembahasan anggaran antara pemprov dan DPRD.

Afifudin merasa aneh dengan pelaksanaan kegiatan Maluku Expo tersebut, sebab kegiatan dilaksanakan di awal tahun, sementara daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) belum ada.

“Sebenarnya yang kita butuhkan hanya penjelasan, logikanya DIPA belum ada kok bisa terselenggara di awal tahun, gaji kita saja belum keluar kok,” ungkap Afifudin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (13/9).

Afifuddin mengaku, event tersebut bisa saja dilakukan dengan logika, jika APBD sudah ditetapkan menjadi sistem, maka dapat menggeserkan beberapa anggaran.

Baca Juga: Kapolda dan Pangdam Cek Kesiapan Pengamanan Kunker Presiden di Tual

“Misalnya APBD 2022 sudah selesai dievaluasi dan dibahas oleh DPRD bersama pemprov, lalu dibawa ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dievaluasi lagi hasilnya, kemudian dikembalikan ke DPRD untuk dilihat item yang harus dievaluasi kemudian diberikan nomor dan ditetapkan sebagai APBD murni, baru diberikan langkah berikutnya,” jelas Afifudin.

Menurutnya, jika event Maluku Expo tidak dianggarkan dalam APBD, tetapi ini menjadi kebutuhan dan perlu pergeseran anggaran, namun harus jelas dahulu dari pos anggaran mana.

Politisi muda PPP Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak ingin mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawal uang rakyat, maka sangat dibutuhkan transparansi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Jadi kalau orang berbicara tentang transparansi jangan berpikir sementara mencari-cari kesalahan orang lain dan sampai hari ini masih banyak pekerjaan di luar APBD, namun tidak tercatat sebagai hutang, ini menyalahi regulasi,” tandas Afifuddin.

Olehnya, sebagai anggota Badan Anggaran, dirinya akan mempertanyakan langsung kepada pemerintah provinsi agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.(S-20)