AMBON, Siwalimanews – Akhirnya perjuangan warga Desa Waai me­no­lak pembangunan Ambon New Port, ber­buah manis. De­ngan sejumlah alasan, pe­merintah menunda me­ga pro­yek itu.

Kabar penundaan itu di­sam­paikan langsung oleh  Anggota DPR dapil Maluku Hendrik Lewerissa sebagai­mana dilansir Si­walima­news, Senin (7/3).

Dituturkan HL sapaan ak­rab Lewerissa, informasi soal penundaan itu, di­sam­paikan langsung oleh Men­ko Maritim dan In­vestasi Luhut Binsar Pan­jaitan, saat bertemu anggota DPR dan DPD daerah pe­milihan Ma­luku di kan­tornya, baru-baru ini.

Diakuinya, sejak awal ta­hun 2022, seluruh wakil rak­yat, baik DPR dan DPD telah sepakat untuk mem­per­jua­ngkan dua proyek strategis yaitu Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional.

“Soal Ambon New Port dan Lumbung Ikan Na­sio­nal ini memang sejak awal tahun itu kita sudah konsen untuk memperjuangkan, ma­ka­nya kita langsung men­­datangi Kemenko Mari­tim dan Investasi dan telah dijelaskan secara jelas terkait dengan rencana pembangunan tersebut,” ungkap Lewerissa.

Baca Juga: Wijaya dan Dharmawan Resmi Jabat Kapolres KKT dan SBB

Sesuai dengan penjelasan Menko Luhut ungkap Lewerissa, ternyata ada sejumlah permasalahan yang membuat kedua proyek strategis nasional ini terkesan berjalan lamban dari harapan masyarakat Maluku, khususnya yang ada di Negeri Waai dan Liang.

Hal senada juga disampaikan Menteri Perencanaan dan Pemba­ngu­nan Nasional Suharsono Mono­arfa, saat menerima kunjungan legislator asal Maluku.

Menurut HL, Manoarfa juga m­e­nyampaikan hal yang sama me­nyangkut penundaan dua proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.

Terhadap semua permasalahan yang disampaikan pemerintah pusat tersebut, seluruh anggota DPR dan DPD telah sepakat untuk menyam­paikan langsung kepada Pemprov Maluku guna mencarikan solusi jika memang pemda menginginkan ke­dua proyek tersebut berjalan.

“Kita sepakat dalam waktu dekat ini akan menyampaikan semuanya secara resmi kepada Pemprov Malu­ku untuk dicarikan solusinya,” jelas Lewerissa.

Minim Kepercayaan

Sementara itu, akademisi Fisip Unpatti dan UKIM menilai, lamban­nya pembangunan ANP dan LIN disebabkan juga karena minimnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap Pemprov Maluku. Pemprov Maluku dinilai mulai mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam kaitan de­ngan banyaknya kendala yang di­hadapi atas rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional.

Demikian diungkapkan, Akade­misi Fisip Unpatti, Said Lestaluhu dan Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu saat diwawancarai Siwalima me­lalui telepon selulernya, Senin (7/3).

Menurut Lestaluhu, rencana pem­ba­ngunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional ini menjadi kebijakan nasional yang membu­tuh­kan kesamaan persepsi antara Pem­prov Maluku dan Pemerintah Pusat.

Dijelaskan, isu yang berkembang soal lahan yang hingga kini belum tuntas membutuhkan sistem komu­nikasi yang verifikatif artinya, pem­prov harus dapat memberikan infor­masi yang update sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab pembia­yaan dua proyek ini menggunakan skema APBN yang harus dikelola dengan baik.

“Saya tidak tahu ya, tapi kalau memang ada masalah pembebasan lahan maka harus dijelaskan secara gamblang ke Pemerintah Pusat se­hingga menjadi sesuatu yang ber­sifat clean and clear,” ungkap Lestaluhu.

Menurutnya, Pemprov harus da­pat meyakinkan kembali pemerintah pusat melalui strategi komunikasi yang baik dengan tentunya menye­lesaikan semua masalah yang ada, sebab bagaimanapun masyarakat Maluku telah menaruh harapan jika LIN dan Ambon New Port akan men­jadi kegiatan yang akan memberikan dampak ekonomi yang baik.

Namun, jika terjadi kendala dalam rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, maka sudah pasti akan berpengaruh ter­hadap kepercayaan dari peme­rintah pusat kepada Pemprov Ma­luku.

“Ini akan berpengaruh sebab se­mua kegiatan yang berkaitan de­ngan proyek strategis nasional harus sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab jika dari sisi akuntabilitas tidak terjamin maka akan menjadi penilaian yang kurang baik dan akan sangat mempengaruhi implementasi program di lapangan,” tegasnya.

Karenanya, Pemprov harus dapat membuat langkah terobosan untuk dijelaskan kepada pemerintah pusat, sebab jika tidak akan menimbulkan prasangka dan pertanyaan yang kurang baik dari pemerintah pusat, karena pengambilan suatu kebijakan akan berkaitan erat dengan keper­cayaan.

Terpisah, akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu juga menilai akibat dari belum terealisasi program Pemerintah Pusat Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional ini akan berdampak kepada tingkat ke­percayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov Maluku.

“Pasti akan berpengaruh terhadap kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah ini,” ungkapnya.

Tahitu mencontohkan sampai dengan saat ini masalah pembeba­san lahan milik masyarakat Waai juga belum ada penjelasan terkait de­ngan kelanjutan proses pembebasan lahan, padahal masyarakat Waai su­dah sepakat untuk dilakukan pem­bebasan.

Ia menilai kelanjutan rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional hanya berada pada Pemprov  Maluku. Arti­nya jika Pemprov terbuka dengan Pemerintah Pusat maka sudah pasti masalah ini akan selesai dan dicari­kan solusi. “Tokoh Negeri Waai ini mengaku binggung karena awal-awalnya Pemprov melakukan sosia­lisasi terkait dengan dua proyek strategis ini tetapi selanjutnya tidak ada.

Dikatakan, warga Negeri Waai pada prinsipnya sangat mendukung dua proyek ini dan bahkan telah bersedia lahannya dibebaskan, kare­na kehadiran dua proyek strategis ini sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat Maluku, dan karena itu, Pemprov Maluku harus segera cari solusi serta terbuka apa yang menjadi kendala lambannya dua proyek ini dikerjakan.

“Kita sangat berharap dua proyek ini bisa berjalan karena memberikan dampak besar bagi masyarakat Ma­luku, karena itu kami minta Pemprov harus transparan. Karena dalam semua kesempatan ketika saya hadir mulai dari proses sosialisasi dan sebagainya Pemprov lakukan tetapi sekarang ini kami tidak tahu kelanjutannya,” ujarnya.

Pemprov Gagal

Sementara itu, tokoh masyarakat Waai, Edy Bakarbessy meminta, Pem­prov Maluku transparan terkait dengan dua proyek strategis terse­but.

Kata dia saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (7/3) warga Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bi­ng­gung tidak ada kelanjutan dari pro­yek Ambon New Port maupun LIN.

Padahal, Pemprov begitu getol awalnya menjelaskan kepada masya­rakat, tetapi saat ini kelanjutan dari sua proyek itu sama sekali tidak diketahui.

“Kami juga binggung, awal-awalnya pemprov sosialisasi kepada masyarakat, tetapi sudah lama ini kami tidak tahu kelanjutan dua proyek ini. Kami juga binggung,” ujar Bakarbessy

Sebagai warga Waai, lanjut Bakar­bessy, dia meminta Pemprov harus secepatnya mencari solusi apa yang menjadi kendala dua proyek ini belum dilaksanakan, karena intinya warga Waai telah bersedia dan mendukung penuh proyek Ambon New Port maupun Lumbung Ikan Nasional dibangun di wilayah ini.

“Kami sudah bersedia, kami bing­gung ini pemprov harus transparan, sampai sekarang saja kami tidak tahu kelanjutannya,” tuturnya.

Dia menilai, ini kegagalan dari pemprov dalam memperjuangkan dua proyek strategis dibangun di Maluku terutama Ambon New Port dan LIN, dimana komunikasi intens dengan pempus harus terus diba­ngun secara baik.

“Ini kegagalan pemprov, karena itu kami minta secepatnya dicari solusi, karena proyek ANP  maupun LIN sangat memberikan dampak besar bagi kami masyarakat Malu­ku,” ujarnya.

Pertemuan Bandara

Sebagaimana diberitakan sebe­lumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail melaporkan pembebasan lahan untuk keperluan pembangun Ambon New Port sudah selesai dilakukan. Hal itu disampaikan Mu­rad kepada Menko Luhut dan Men­teri Perhubu­ngan Budi Karya Su­madi, di VIP room Bandara Inter­na­sional Pattimura, Kamis (7/10) pagi lalu.

Ambon New Port rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 700Ha, meliputi Dusun Batu Dua, Batu Naga dan Ujung Batu, Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabu­paten Maluku Tengah.

Kepada Luhut dan Budi Karya, Murad meyakinkan kalau lahan sudah selesai dibebaskan sejak ada­nya Peraturan Presiden mengenai per­cepatan pembangunan pelabu­han.

“Ini pun menjadi pemantik bagi kami, pemerintah daerah, karena 3 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perika­nan (WPP) dapat ditemukan di Maluku,” jelas Murad sebagaimana dilansir laman www.maritim.go.id.

Nantinya pelabuhan ini diharap­kan mampu menjadi pusat beberapa kegiatan, seperti terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, terminal liquefied natural gas dan pembangkit listrik.

Kemudian, untuk pendanaan ta­hun 2022-2024 akan memanfaatkan maritime fund atau biaya dari sektor privat.

Selain itu, terkait segi lingkungan, pemerintah pusat mendorong agar nantinya pelabuhan memanfaatkan energi baru terbarukan.

“Sepanjang itu dilakukan untuk kepentingan nasional, nggak ada conflict of interest, just do it. Nggak akan ada masalah. Kalau mau maju, kita harus ubah pola pikir dan mau kolaborasi,” ucap Menko Luhut.

Menurutnya, diperlukan kerja sama yang harmonis dan kolaboratif untuk Indonesia. Selain itu, Menko Luhut menyebutkan bahwa Ambon membutuhkan sentuhan-sentuhan dari pusat.

Saya ke sini untuk mendengarkan permasalahan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil karena Ambon membutuh­kan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.

Dijelaskan pembangunan pelabu­han baru di Ambon dinilai sangat diperlukan, mengingat lokasi pela­buhan Ambon berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya.

Pelabuhan baru Ambon nantinya akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan dan dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi LIN.

Program ini didorong agar dapat meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan multipplier effect yang menyejahte­rakan masyarakat.

Sebagai wilayah dengan produksi ikan yang melimpah, dalam pemba­ngunan pelabuhan baru tersebut ditemui beberapa permasalahan, seperti pelabuhan kargo dan peti kemas eksisting yang akan men­capai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun mendatang, padatnya akses keluar dan masuk Teluk Ambon, dan perlabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas.

Oleh karena itu, katanya diran­canglah pelabuhan baru Ambon yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi.

“Pelabuhan tersebut akan diba­ngun menggunakan APBN dan ditambah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” sebut Menteri Budi karya Sumadi.

Saat ini, menurutnya sudah dibuat per­cepatan pembangunan karena pro­yek ini termasuk dalam proyek stra­tegis nasional. “Tetapi dalam imple­mentasinya, kita harus rangkul Pelindo IV dalam program KPBU,” ujarnya.

Selain itu, terkait segi lingkungan, pemerintah pusat mendorong agar nantinya pelabuhan memanfaatkan energi baru terbarukan.

Libatkan Mahasiswa

Dalam kesempatan yang sama, Menko Luhut meminta agar PT PLN ikut membantu untuk mencari po­tensi pemanfaatan tidal wave, geothermal, dan angin di Provinsi Maluku.

Menko Luhut juga meminta ke­pada gubernur Maluku untuk men­dorong keterlibatan mahasiswa Universitas Pattimura. “Kita harus dorong keterlibatan mahaSiswa supaya ada transfer pengetahuan. Kita harus membuat anak-anak bertanggung jawab terhadap masa depan mereka,” tegas Menko Luhut.

Ia juga menekankan tentang pen­tingnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Maluku.”Di sini banyak orang pintar. Orang mungkin akan lupa dengan legacy, tapi kesempatan pendidikan nggak. Jangan kita buat sulit bagi mereka,” pesannya.

Terlebih, ia berbagi pengalaman bahwa kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bu­kan persoalan yang mudah, maka dari itu ia menegaskan agar kita se­mua harus punya kemauan mela­kukan hal yang baik.

Bukan hanya soal pendidikan bagi mahasiswa, Menko Luhut juga membahas tentang pentingnya studi dalam pembangunan Pelabu­han Ambon Baru.

Kajian tersebut termasuk pembua­tan peta pelabuhan, grand design sarana dan prasarana infrastruktur, serta training bagi 10 ribu tenaga kerja lokal.  Kita bisa dorong investor untuk ada­kan corporate social responsibility berupa penyediaan pelatihan dan memberikan kontribusi pendidi­kan yang bagus bagi anak bangsa,” ucap­nya.

Selanjutnya, akan diadakan perte­muan zoom untuk membahas progres pembangunan Pelabuhan Ambon baru. “Ini sudah direncanakan dari 11 tahun lalu dan Presiden RI ingin agar ini segera selesai. Jangan jadi yoyo lagi,” pesannya.

Warga Kecewa

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga Dusun Batu Dua, Ujung Batu dan Batu Naga yang paling ter­dampak dengan rencana pembangu­nan pro­yek bernilai Rp5 triliun tersebut.

Awalnya, mereka sangat bangga dengan rencana pembangunan pro­yek jumbo oleh Presiden Joko Widodo. Namun belakangan, mereka kecewa karena tidak pernah ada pertemuan apalagi kesepakatan, tiba-tiba terdengar kabar akan ada peletakan batu pertama, atau ground­breaking.

Kekecewaan warga disampaikan langsung kepada Anggota Komisi I DPRD Maluku, yang turun bertemu mereka, Senin (4/10). Kedatangan wakil rakyat itu, untuk mendengar sejauh mana tindaklanjut dan kesepakatan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dengan warga sebagai pemilik lahan.

Mereka bersikeras tak akan keluar dari tanah yang sudah mereka tem­pati turun temurun. “Katong seng akan pindah dari sini, sebab dusun ini dari katong moyang, katog pung tete dan nene sampai katong pung orang tua, bahkan beta pung anak-anak samua potong pusa di sini be­gitupun cucu-cucu, jadi beta deng keluarga seng akan pindah dari sini,” ucap salah satu nenek dengan ber­linang air mata sambil menggendong cucunya.

Selain menolak pindah, warga juga mengecam sikap dari Pemprov Ma­luku dibawah kepemimpinan Murad Ismail yang dengan otriter, serta tanpa ada sosialisasi bahkan tanpa sepe­ngetahuan warga di tiga dusun ini, langsung datang ingin gusur dan merelokasi warga begitu saja.

Untuk itu warga yang menolak digusur minta kepada agar Gubernur Murad mencari lokasi lain untuk dijadikan sebagai tempat pembangu­nan Ambon New Port, sebab apa­pun yang terjadi mereka tidak akan pindah dari lokasi tersebut.

“Dusun Batu Dua, Ujung Batu dan Batu Naga ini bukan kintal kosong, lalu pemerintah seenaknya saja datang langsung main pasang patok atau gusur sana gusur sini. Ini tanah kami, untuk itu kami minta pemda jangan gusur kami,” teriak salah satu demonstran di hadapan Anggota Komisi I DPRD Maluku.

Ratusan warga terutama anak-anak dan para ibu terlihat membawa pamflet bertuliskan, La Murad Ismail Ale Kamana, investasi besar jadi bencana besar, sapa bale batu batu bale dia, jangan gusur tanah moyang-moyang kami, jangan gusur katong, ini katong pung tanah. Ada pula pamflet yang bertuliskan Dusun Batu Dua, Ujung Batu dan Batu Naga bukan kintal kosong, serta LIN Lumbung Ikan Neraka.

Disesalkan

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra menyesalkan sikap Pemprov Maluku yang tidak melakukan sosialisasi jelas terkait rencana pembangunan Ambon New Port kepada masyarakat.

“Kunjungan komisi merupakan bentuk pertanggung jawaban terha­dap masyarakat Dusun Ujung Batu, Batu Naga dan Batu Dua,” ungkap Rumra.

Kedatangan Komisi I, katanya bertujuan untuk melihat situasi di lapangan dan langsung mendengar keluhan masyarakat, sebab UU Nomor 2 tahun 2012 maupun Peratu­ran Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 mewajibkan Pemerintah yang hendak melakukan pembebasan lahan wajib melakukan tahapan ganti untung, bukan ganti rugi.

Karena informasi yang kami dengar terkait dengan belum dilakukannya sosialisasi, maka kami datang untuk mendengar dan melihat langsung,” jelasnya.

Menurutnya, apapun yang terjadi hak-hak masyarakat tidak bisa dilangkahi karena sudah diamanat­kan UU, karena itu Komisi I sebagai garda terdepan akan memperjuang­kan hak-hak masyarakat tiga dusun ini. (S-20/S-05)

Pembaca 4.144