AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi Golkar DPRD Ma­luku, Anos Yermias menilai, sela­ma 4 tahun pemerintahan Guber­nur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, tidak terlihat terobosan substantif guna menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yermias menjelaskan, meski­pun proyeksi pendapatan asli dae­rah PAD mengalami pertumbuhan yang ditopang oleh pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah, tetapi, tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan daerah dari sisi Dana Alokasi Umum dan  Dana Alokasi Khusus.

Pertumbuhan yang tidak setara ini, kata Yermias, berdampak lang­sung terhadap derajat kemandirian fiskal daerah. Artinya seharusnya pertumbuhan PAD akan memper­kuat kemandirian fiskal daerah dimaksud.

“Memasuki tahun ke-4 pemerin­tahan Murad Ismail dan Barnabas Orno, kami tidak melihat adanya terobosan substantif dalam me­nggenjot pertumbuhan pendapa­tan daerah,” tegas Yermias kepada Siwalima di gedung DPRD Pro­vinsi Maluku, Jumat (2/12).

Yermias mengakui, terjadi per­kembangan pada pendapatan asli daerah Provinsi Maluku, tetapi hal itu sangat lambat dan tidak signi­fikan. Dimana pendapatan asli dae­rah tahun 2023 sebesar 618.56 miliar rupiah atau ber­tambah ha­nya sebesar 29.67 mi­liar dari tahun anggaran 2022 sebesar 588.589 miliar rupiah atau naik 5.4 persen.

Nampaknya sebagai kepala daerah Gubernur Maluku Murad Ismail belum berhasil meyakinkan Pemerintah Pusat untuk tidak mengurangi jatah dana transfer bagi Maluku. Hal ini terlihat dari skema pembiayaan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional yang sampai hari ini sudah tidak terdengar lagi kelanjutannya, karenanya bagi Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku ini adalah nama lain dari pembatalan program strategis nasional ter­sebut,” cetusnya Yermias. (S-20)