DOBO, Siwalimanews – SPBU milik Haji Rasyid di Kota Dobo, sampai saat ini masih tetap melayani pera pembeli BBM (solar, premium dan pertamax) dengan memakai wadah jerigen.

Akibat dari pihak SPBU melayani pembeli dengan jerigen, maka terjadi antrian panjang kendaraan pada SPBU tersebut, sehingga berdampak pada terjadinya kemacetan pada ruas jalan Ali Moertopo dimana SPBU tersebut berada.

Pemandangan ini terlihat hampir setiap harinya, sehingga diduga ada keterlibatan pengawas SPBU yang membiarkan, operatornya melayani pembelian dengan jerigen, sebab banyak pembeli dengan jerigen menggunakan sepeda motor dalam sehari dapat membeli berulang kali.

Namun sangat disayangkan, praktek ini telah berlangsung sejak SPBU ini berdiri sampai dengan saat ini dan meresahkan masyarakat, namun seolah-olah dibiarkan oleh pihak-pihak terkait, baik Pertamina maupun pihak SPBU.

Terhadap persoalan ini, sejumlah warga minta kepada pihak Pertamina agar menindak dan memberi sanksi terhadap pengelola SPBU yang melayani pembelian premium bersubsidi dengan jerigen.

“Kami minta Pertamina ambil tindakan tegas, sebab pihak SPBU Iebih sibuk layani konsumen yang membeli BBM bersubsidi gunakan jerigen ketimbang konsumen yang membutuhkannya,” ungkap para pengendara yang mengantri premium di SPBU itu.

Menurut mereka, PT. Pertamina harus serius menyikapi persoalan ini karena terang- terangan menyalahi SOP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Apalagi Kepala Depot Dobo saat melakukan sidak beberapa waktu lalui, melihat secara langsung begitu banyak antrian jerigen di SPBU ini dan spontan Iangsung marah-marah.

“Waktu itu kapala depot marah-marah dan tanya kepada tukang ojek sepeda motor muat berapa liter, Ialu mobil berapa liter. Antrian panjang ini akibat jerigen-cirigeng ini, kalau begini terus bagaimana,” ujar salah pengemudi ojek meniru ucapan kepala depot saat sidak lalu, kepada Siwalimanews, di Dobo, Rabu (5/8).

Sementara itu, Kepala Depot Pertamina Dobo, Mosez Keliduan saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8) menjelaskan, yang miliki BBM adalah pemerintah, Pertamina hanya dipercayakan untuk mengelolanya.

“Itu minyak pemerintah, Pertamina hanya dipercayakan kelola, jadi yang berhak awasi adalah pemerintah,” tandas Mosez.

Sementara terkait dengan SPBU yang layani jerigen menurutnya, dikarenakan Pemda Aru memberikan rekomendasi, padahal mestinya hal itu dilarang, karena BBM subsidi itu milik rakyat.

“Bapak-bapak harus tau bahwa minyak yang ada di SPBU itu masyarakat kecil punya, kalau kemudian dimanfaatkan oleh orang berduit dengan melakukan penimbunan, maka masyarakat kecil mau dapat apa lagi,” ucapnya, sembari menambahkan,  apakah pemerintah bisa melakukan gebrakan untuk hal tersbut atau tidak,” tantang Mosez.

Mosez menegaksan, jangan selalu mengkambing hitamkan Pertamina, namun apakah Pemda Aru berani melakukan gebrakan atau tidak dengan melarang semua ASN tak boleh berani membeli BBM subsidi.

Ia membeberkan, penggunaan BBM oleh setiap dinas/badan/kantor pemerintah harusnya menggunakan BBM non subsidi dan bukan BBM subsidi. Namun kenyataannya banyak kendaraan dinas gunakan BBM subsidi.

“Saya katakan demikian karena saat sidak di SPBU Rasyid kita temukan ada mobil dinas milik salah satu puskesmas gunakan rekomendasi pemda untuk antri minyak subsidi di SPBU,” cetusnya. (S-25)