AMBON, Siwalimanews – Badai kritik yang silih berganti menghantam dari dalam kandang banteng, membuatnya kelimpungan.

Murad Ismail, dikabarkan mau mun­dur dari jabatannya sebagai Ketua PDIP Maluku. Murad ingin fokus melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, tanpa harus menangani ma­salah politik.

Sebagai gantinya, Murad meminta Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun, untuk me­mimpin partai berlogo banteng itu.

Keinginan Mundur Murad itu disampaikan Everd Kermite, pasca dipanggilnya Murad Ismal dan Edwin Huwae sebagai Ketua dan Sekretaris PDIP Maluku.

Selain keduanya, PDIP lewat Komarudin Watubun dan Hasto Kristiyanto juga memanggil bebe­rapa fungsionaris lainnya yakni, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Nancy Purmiasa, Mercy Ch Barends Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi dan Benhur G Watubun Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu.

Murad yang mestinya menghadap DPP PDIP tanggal 8 November bersama beberapa fungsionaris se­suai surat panggil DPP PDIP nomor 3491/IN/DPP2021 tertanggal 4 November 2021. Namun mantan ko­mandan korps Brimob Polri ini baru memenuhi panggilan DPP PDIP tersebut pada 12 Novermber 2021.

“Kami dapat informasi pak Murad baru berangkat Jumat pagi. Kebe­rangkatan itu untuk memenuhi panggilan DPP PDIP terkait laporan kader dan fungsionaris, “ jelas kader senior PDIP Maluku, Evert Kermite kepada Siwalima, Jumat (12/11).

Kermite mengapresiasi sikap ce­pat dari DPP PDIP yang merespon laporannya.

Ia menegaskan, Murad telah meminta Ketua DPP PDIP Bidang Kehornatan partai, Komarudin Watubun untuk mengantikannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.

“Saya apresiasi ketegasan sikap dari DPP sehingga perlu ada endingnya.

Karena itu apa yang disampaikan Murad Ismail kepada Komarudin Watubun menggantikan dirinya tidak boleh disampaikan secara tertulis,” ujar Kermite.

Mantan Wakil Ketua DPRD Ma­luku mendesak Murad jika ke­ingi­nannya untuk melepaskan jaba­tan Ketua PDIP Maluku agar dirinya lebih fokus dan kosentarasi pada tugas-tugas pemerintahan di Ma­luku maka hal ini patut juga diapresiasi fetapi pernyataan Murad itu tidak boleh disampaikan secara lisan tetapi harus tertulis yang bisa diketahui seluruh kader dan fung­sionaris PDIP Maluku ketahui.

“Baiknya pak Murad membuat surat secara tertulis dan serahkan ke DPP

Jadi apa yang Murad bilang ke pak Komarudin Watubun ada gambaran yang sesungguhnya bahwa Pak Murad ingin fokus ke tugas-tugas pemerintahan. Sehingga kami minta supaya itu disampaikan secara ter­tulis,” kata Kermite.

Kermite mengucapkan terima kasih kepada DPP PDIP yang sudah menindaklanjuti laporan yang disampaikan belasan kader senior dan fungsionaris PDIP Maluku.

“Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada DPP yang sudah merespon surat kami sebagai senior dan mantan fungsionaris DPP PDIP untuk mengevaluasi Ketua DPD Murad Ismail,” ujar Kermite.

Karena itu sangat tepat Lanjut Kermite, kalau ketua dan sekretaris, serta beberapa fungsionaris PDIP Maluku dipanggil ke Jakarta.

Kendati begitu, Kermite berharap mereka yang dilanggil, berani me­nyampaikan seluruh persoalan secara terbuka, apalagi terkait gaya kepemimpinan Murad Ismail yang anti kritik dan semena-mena.

“Sebenarnya fungsionaris-fung­sionaris yang dipanggil ini kalau berani dan terbuka untuk menyam­paikan apa yang benar-benar terjadi mereka bilang ke DPP. Bahwa mereka mengalami kesulitan bekerja sama dengan Murad Ismail. Karena gaya kepemimpinannya tidak seperti seorang politisi. Sehingga terserah penilaian DPP,” tuturnya.

Kermite menantang sejumlah fungsionaris untuk berani menga­takan kondisi yang sebenarnya kepada DPP PDIP.

“Sebenarnya mereka harus berani sehngga harapan kami DPP me­nyikapi surat kami sebab jika tdak tentu akan berdampak lebih besar,” katanya.

Kermita yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri bagi peng­embangan PDIP di Maluku ini menyesalkan partai wong cilik ini menjadi tidak berkembang di Maluku

Dia mengaku sangat kecewa dengan sikap kepemimpinan Murad Ismail yang pada akhirnya bikin Partai blusukan Megawati Soerkar­noputri ini menjadi hilang keper­cayaan masyarakat.

“Masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masalah kepemimpinan dan DPP juga harus jujur bahwa penentuan saudara Murad sebagai Ketua DPP betul-betul tidak meru­pakan harapan PDIP Maluku,” tegasnya.

Karena sistim kepemimpinan di PDIP Maluku adalah sistim peng­kaderan sehingga penetapan pimpi­nan DPD PDIP baik dtingkat pro­vinsi maupun kabupaten haruslah sesuai pengkaderan itu.

Mantan anggota DPRD Maluku 5 periode ini menghimbau seluruh kader PDIP di Maluku untuk tidak pikirkan apa yang terjadi sebe­lumnya tetapi rapatkan barisan untuk sama-sama mengembangkan PDIP Maluku.

“Kami minta untuk tidak pikirkan itu lagj. Tetapi mari kita pikirkan ke depan untuk membangun Maluku ini. Sebab harapan masyarakat ke­pada PDIP sangat besar,” pintanya.

Dipanggil

Sebagaimana diberitakan, laporan yang dikirim sejumlah kader dan fungsionaris ke DPP PDIP, dires­pons cepat. Murad Ismail dan Edwin Huwae, serta beberapa pengurus dipanggil.

Pada surat panggilan yang diteken langsung oleh Komarudin Watubun sebagai Ketua dan Hasto Kristi­yanto sebagai Sekretaris Jenderal, dibuat terpisah. Dalam surat unda­ngan yang ditujukan kepada Murad, Nancy Purmiasa, Mercy Ch Barends dan Benhur G Watubun bernomor 3491/IN/DPP2021 tertanggal 4 November 2021.

Dalam surat itu Komarudin dan Hasto meminta mereka wajib hadir dalam pertemuan tatap muka pada Senin, 8 November 2021  pukul 13.00 WIB di Kantor DPP PDIP, Jalan P Diponegoro, No. 58 Menteng, Ja­karta Pusat dengan agenda, konso­lidasi organisasi internal partai. Tem­busan surat tersebut juga disam­paikan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP, M Prananda Prabowo.

Sementara surat undangan DPP PDIP nomor 3429/IN/DPP/XI/2021 tertanggal 2 November 2021 meminta Edwin Huwae untuk wajib hadir dalam pertemuan tatap muka dengan agenda konsolidasi organisasi internal partai pada Kamis, 4 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor DPP PDIP.

Informasi yang diperoleh Siwalima Selasa (9/11) menyebutkan, pemang­gilan Murad, Edwin dan sejumlah fungsionaris PDIP Maluku ini akibat laporan tertulis yang dilayangkan sejumlah fungsionaris dan kader partai banteng itu ke DPP.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kader dan fungsionaris PDIP Maluku malaporkan Murad Ismail ke DPP PDIP dan meminta orang nomor satu PDIP Maluku ini segera dievaluasi.

Laporan yang dilayangkan ter­tanggal 8 Oktober setebal 33 halaman ini ditandatangani oleh 12 senior dan eks fungsionaris DPD PDIP Maluku, yang terdiri dari laporan serta pelanggaran baik internal maupun eksternal.

Dalam kesimpulan laporan ter­sebut mereka menyebutkan, kepe­mimpinan Murad Ismail benar-benar sulit diharapkan apalagi untuk membesarkan PDIP di Maluku, sebagai partai dambaan mayoritas masyarakat Maluku.

Sejumlah kader dan senior PDIP tersebut yaitu, Evert Kermite, Max Maswekan, Is Sanduan, Hengky K Pattinama, Danny O Lawalata, Jusuf S Leatemia, Alo L, Elda L Loupatty, R Toumahuw, Alambarcis Pelupessy, Amelia Tahitu, Nicholas A Rahalus.

Dalam laporan itu mereka membeberken sejumlah pelanggaran yang dilakukan Murad Ismail selama dua tahun memimpin PDIP Maluku.

Dipuji

Terpisah, mantan Ketua DPC PDIP Kota Ambon, MJ Papilaja, me­ngaku bangga dan menga­cungkan jempol atas sikap dan langkah kader serta fungsionaris PDIP Maluku, yang sudah berupaya menyela­matkan PDIP, agar elektabilitasnya tetap terjaga sebagai partai peme­nang pemilu di Maluku.

Apa yang dilakukan oleh fung­sionaris dan kader PDIP Maluku, terang mantan Walikota Ambon dua periode itu adalah  sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan internal PDIP. “Tergantung DPP PDIP menyikapi aspirasi yang disampaikan seperti apa,” jelas Papilaja kepada Siwalima, Senin (8/11).

Agar PDIP di Maluku terkon­solidasi dan berkenan di hati pen­dukung emosionalnya, maka saran Papilaja sebaiknya DPP PDIP se­cepatnya menentukan sikap dan memberikan penjelasan kepada publik, terutama pendukung setia PDIP di Maluku. “Konflik internal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak citra PDIP sendiri,” terangnya.

Pasalnya, selama ini Murad mengelola partai semau gue yang menurut Papilaja, berpotensi me­nurunkan elektabilitas PDIP Maluku ke titik paling bawah.

Lebih jauh katanya, jika DPP PDIP tidak tegas dalam mengoreksi kepemimpinan Murad Ismail, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP dalam pemilu 2024. Karena partai-partai lain akan memanfaatkan kelemahan Murad Ismail untuk merebut pendukung emosional PDIP Maluku.

Rugikan Partai

Menanggapi adanya polemik yang menerpa PDIP Maluku, akademis Fisip Unpatti Said Lestaluhu me­ngatakan, organisasi diera digita­lisasi ini harus makin terbuka karena itu sebagai pimpinan Partai Politik, ketua DPD PDIP harus dapat membuka ruang komunikasi dengan DPC.

“Karena DPC merupakan struktur yang paling rendah dan memiliki basis pemilih yang luas agar tidak ada gab yang meluas karena nanti berpengaruh pada konsolidasi partai,” ungkap Said.

Menurutnya, dengan fenomena politik yang ada saat ini sebagai ketua DPD harus membuka ruang komunikasi baik secara struktural maupun fungsional, sebab jika tidak dan menimbulkan permasalahan seperti yang tengah dihadapi maka akan berpotensi merugikan partai.

“Kalau tidak diselesaikan maka akan memberikan citra yang buruk termasuk kerugian suara pada pemilu 2024 karena struktur partai tidak bekerja dengan baik,” tegas Said.

Dikatakan, sebagai partai besar sudah pasti ada mekanisme artinya ketika ada laporan maka harus diselesaikan dan dikomunikasikan oleh DPP sehingga tuntas sebab jika tidak akan berpengaruh terhadap konsolidasi partai.

Kalau melihat sampai ada anggota yang melakukan laporan maka  pasti sistem komunikasi secara internal di DPD PDIP Maluku terjadi kebun­tuan dan menggambarkan komuni­kasi yang tidak baik,” cetusnya. (S-19)