PIRU, Siwalimanews – Menteri Desa, Pembangu­nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PD­TT) Abdul Halim Iskandar meminta kepada seluruh pemerintah desa di Maluku untuk mengelola dana desa dan alokasi dana desa (ADD-DD) dengan baik.

“ADD dan DD yang ber­gulir di Pem­prov berki­sar  satu trililun lebih, de­ngan anggaran tersebut agar pemerintah harus menge­lolanya dengan baik,” jelas Mendes PDTT saat membuka Rakerwil Ke-2 Pengurus Wi­layah Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (30/1).

Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pengelolaan ADD-DD harus melalui program-program berbasis data. tujuannya agar setiap desa di Maluku bisa menjadi desa mandiri.

“Program-program berbasis data yang dibutuhkan. Tujuan dari pengelolaan DD dan ADD harus berjalan dengan baik, agar setiap desa di Maluku bisa menjadi desa mandiri,” tegasnya.

Menurutnya, setelah Kemen­terian Desa PDTT melakukan pe­merataan bersama seluruh jajaran mitra kerja yang ada, maka ada satu keniscayaan bahwa, fokus Kementerian Desa lebih menjurus pada wilayah Indonesia Timur.

Baca Juga: Sampaikan Permohonan Maaf, Djunadi Tinggalkan Ambon

Jadi Garda Terdepan

Saat membuka kegiatan Raker­wil ke-2 Fatayat NU yang berlang­sung di Gedung Hatu Telu, Gus Menteri  mengharapkan, PW Fata­yat NU Maluku untuk selalalu men­jadi garda terdepan untuk meng­ambil bagian dalam proses pem­ba­ngu­nan desa dan pedesaan di Maluku.

Menurutnya, ormas Fatayat NU sudah terbentuk dari provinsi sampai ranting di pedesaan, untuk itu Fatayat NU harus terlibat secara aktif dalam pembangunan desa berbasis data sesuai kebutuhan, bukan berbasis keinginan.

Fatayat NU, lanjutnya, harus terlibat dalam pengembangan ekonomi dan infentasi di pedesaan melalui Bumdes yang bekerja se­cara profesional. Dan Fatayat NU juga harus terlibat dalam musya­warah desa, dengan tujuan menjadikan suatu desa sebagai desa mandiri.

Dikatakan, melalui musyarah kerja ini dapat menghasilkan program program yang lebih meng­arah pada pembangunan desa dan pedesaan,  sehingga apa yang menjadi fokus kementerian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

Ia juga berharap, Fatayat NU selain dapat mengambil bagian da­lam pembangunan desa dan pedesaan, Fatayat NU juga harus mendorong pemerintah, baik pro­vinsi maupun kabupaten dalam hal pembangunan desa dan pede­saan umumnya di Maluku, dan khususnya di SBB.

Sambut Baik

Sementara itu, Bupati SBB, Moh. Yasin Payapo dalam sambutanya mengatakan,  selaku pemerintah daerah sangat menyambut baik atas keberlangsungan Rakerwil ke-2 Fatayat NU Maluku yang digelar di Bumi Saka Mese Nusa. Sebab momentum ini sangat strategis bagi Pemkab SBB, karena dihadiri oleh Menteri Desa PPDT didamping Istrinya dan Ketua Komisi IV Anggota DPR RI serta Sekda Maluku.

Bupati berharap, dengan adanya Rakerwil ini dapat membawa dampak positif dalam membangun daerah ini kedepan yang lebih baik lagi, dan kiranya mendapatkan senergitas program dan dukungan dari Menteri Desa guna penigkatan perubahan dan pembaruan “par kas bae” SBB kedepan lebih baik.

Kunjungi Bumdes Ina Ama

Usai memberikan sambutan, Gus Menteri didampingi isterinya, Lilik Umi Nasriiyah, Bupati SBB, Moh Yasin Payapo, Sekda Maluku, Kasrul Selang, Ketua Wilayah Fatayat NU Maluku Habiba Pellu, Ketua Komisi IV Anggota DPR RI, Rektor Unpatti Ambon, Kapolres SBB, Ketua DPRD SBB dan Sekda Mansur Tuharea serta sejumlah pejabat lainnya mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Desa Ety, Kabupaten SBB.

Gus Menteri mengatakan, Bum­des harus dihidupkan dan tidak boleh dimatikan. Karena ada dua hal untuk memajukan Bumdes yang menjadi rohnya, salah satunya, korporasi serta koperasi dan roh kekeluargaan.

Karena itu, kata Gus Menteri,  usaha kecil milik masyarakat me­lalui Bumdes ini harus didukung penuh bukan untuk dimatikan.

Dirinya mengingatkan setiap kelompok Bumdes di Maluku khusunya di Bumi Saka Mese Nusa untuk tidak boleh merugikan usaha milik masyarakat di desa, dan hal ini juga demi peningkatan ekonomi di desa melalui Bumdes untamanya di Maluku, karena Maluku ini termasuk salah satu skala prioritas dengan potensi yang luar biasa tetapi belum dikelola dengan baik.

“Dengan kedatangan saya ke Maluku banyak dilihat potensi-potensi alam yang sudah terkelola  dengan baik. Tinggal satu yang dihadapi oleh semua Bumdes yaitu, terkait bagaimana agar potensi yang sudah jadi hasil produksi itu diperjulkan dengan baik,” ujarnya. .

Dijelaskan, Kementerian Desa PDTT akan terus berkoordinasi lintas Kementerian, lembaga agar prodak-prodak yang dihasilkan oleh Bumdes itu dibantu untuk percepatan pemasaran.

“Permasalahan yang paling sulit itu adalah pemasaran, permasa­lahan itu kadang-kadang bukan tidak ada pasar tetapi pasar tidak tahu dimana harus mendatangkan barang, atau sebaliknya produsen tidak tahu kemana harus menaruh barang. Itu yang menjadi masalah. Maka itu berarti kunci utama didalam urusan pemasaran adalah urusan koordinasi,” tegasnya. (S-48)