AMBON, Siwalimanews – Jabatan Ketua DPRD Maluku, yang saat ini dipegang Lucky Watti­mury, disebut-sebut segera ber­ganti.

Informasi mengenai pencopotan Wattimury, sudah beredar di publik sejak Sabtu (1/10). Salah satu penyebabnya, adalah santernya sorotan media massa terhadap kasus yang dituduhkan kepada mantan Ketua DPC PDIP Kota Ambon itu.

Setelah isu pencopotan Wattimury, kini beredar informasi kalau partai berlambang banteng kekar ini telah menyusun kabinet baru di DPRD Maluku.

Pantauan Siwalima di DPRD Maluku, Senin (3/10), sebagian besar anggota dewan ikut membahas isu pencopotan sohib mereka. Para kulit tinta yang se­sehari bertugas di sana juga mulai menguliti persoalan dimaksud.

Satu sumber yang dekat dengan petinggi PDIP di Jakarta menye­butkan, nama Sekretaris PDIP Maluku, Benhur Watubun diga­dang-gadang mengganti Wattimury. Saat ini Benhur adalah Ketua Fraksi PDIP di Baileo Rakyat, Karang Panjang. “Pak Benhur yang akan menggantikannya,” ujar sumber yang tak mau namanya ditulis.

Posisi Ketua Fraksi yang ditinggal Benhur, akan diisi oleh Samson Atapary, kader partai asal dapil Seram Bagian Barat.

“Posisi ketua fraksi akan bergeser ke pak Samson (Atapary). Itu sudah sangat ideal,” tambahnya.

Konon menurut informasi itu, jabatan Wattimury di PDIP Maluku sebagai bendahara, juga ikut dilu­cuti, bersamaan dengan posisinya sebagai Ketua DPRD Maluku. Se­bagai gantinya, DPP sudah menun­juk Samson Atapary.

Bahkan menurutnya, komposisi personalia kabinet baru PDIP Maluku di DPRD ini sudah diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soe­karnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Sumber lain Siwalima menyebut­kan, Mega telah memanggil Benhur Watubun dan Samson Atapry untuk menghadap ke Jakarta. “Soal SK sudah clear, dan tinggal dikirim ke PDIP Maluku,” yakinnya.

Belum Dengar

Lucky Wattimury yang dikonfir­masi Siwalima mengaku tidak me­ngetahui adanya isu pencopotan dirinya dari kursi Ketua DPRD Maluku.

Bendahara PDIP Maluu ini berjanji akan mengecek informasi tersebut baru dirinya memberikan komentar.

“Saya belum tahu info tersebut, tapi saya cek dolo ya baru saya kasih komentar,” ujarnya, saat dihubungi Siwalima melalui telepon seluler Senin (3/10) siang.

Ditanyakan soal beredarnya informasi kalau beberapa anggota Fraksi PDIP telah dipanggil meng­hadap Megawati di Jakarta, mantan anggota DPRD Kota Ambon ini mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu ya soal itu, saya tidak tahu, nanti saya cek baru saya kasih komentar,” janjinya.

Wattimury juga enggan berko­mentar lebih jauh, dia lebih banyak mengaku belum mengetahui isu-isu tersebut.

Terpisah, Samson Atapary mau­pun Benhur Watubun yang dikon­firmasi soal isu pencopotan Lucky Wattimury ini menolak berkomentar.

Prihatin

Sementara itu, senior PDIP Ma­luku, Evert Kermite mengaku priha­tin dengan kondisi yang semakin memanas di internal PDIP Maluku sendiri.

Dia justru menyayangkan jika pada akhirnya isu pencopotan Lucky Wattimury itu terjadi hanya karena masalah pribadi soal hutang piutang yang belum diselesaikan­nya, dan tidak ditangapi secara serius oleh DPD PDIP Maluku.

“Sebagai salah seorang senior partai, yang sudah 49 tahun aktif di PDI sampai PDIPerjuangan. Saya mencermati PDIP Maluku ini saya sangat prihatin,” ujar mantan ang­gota DPRD Maluku ini saat meng­hubungi Siwalima, Senin (3/10) sore.

Menurutnya, kondisi memanas di internal PDIP Maluku ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PDIP, karena itu dia meminta harus mencari penyebabnya.

“Masalah soal hutang piutang Lucky Wattimury memang ini masalah pribadi, tetapi harus dicari pemecahannya. Walaupun saudara Lucky secara pribadi terlibat dalam kasus tersebut, tetapi dia Ketua DPRD Maluku  dari PDIP dan Ben­dahara DPD PDIP. Kelihatannya dia berjalan sendiri-sendiri,” ujar Ker­mite.

Karena itu, lanjutnya, harus ada evaluasi kritis sehingga Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP Maluku mengambil sikap tegas itu merupa­kan sesuatu yang wajar dalam organisasi, karena apapun itu juga organisasi ini harus diselamatkan,” tuturnya.

Karena itu, dirinya meminta Lucky Wattimury harus berjiwa besar dan mengundurkan diri sebelum pen­copotan itu terjadi.

“Menurut hemat saya apapun juga partai ini harus diselamatkan, karena bukan Wattimury saja dieva­luasi tetapi semua anggota DPD ha­rus dievaluasi termasuk ketua DPD­nya juga harus evaluasi,” tuturnya.

Dia meminta, Lucky Wattimury untuk mengundurkan diri saja dari jabatan sebagai ketua DPRD Ma­luku.

Selain itu dirinya juga meminta tim hukum di DPD Maluku harus juga proaktif ketika masalah hutang piutang Lucky Wattimury sudah dipublikasi di media, dimana orga­nisasi ini harus diselamatkan se­hingga kepercayaan masyarakat tetap pada PDIP.

Dia juga berharap seluruh kader PDIP dan pengurus DPD PDIP bisa menjaga marwah PDIP, hal ini karena dalam tubuh DPD PDIP Maluku saja tidak bisa berbuat apapun.

“Rapat-rapat saja kurang, masalah Lucky ini harus dibicarakan, kan tim hukum sudah dibentuk tim hukum ini harus atasi. Walaupun ini masa­lah pribadi tetapi Lucky melekat PDIP. Walaupun ini masalah pri­badi,” ujarnya.

Langkah Tepat

Dugaan kuat pencopotan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku dinilai sebagai langkah yang tepat bagi DPP dalam menjaga marwah partai menjelang perhelatan politik di Maluku tahun 2024 mendatang.

Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela mengungkapkan, DPP tidak sembarang dalam mengambil keputusan yang membuat kadernya tidak nyaman jika tidak ada per­buatan yang melanggar AD dan ART partai.

Pergantian atau pencopotan seorang kader dari jabatan politik, kata Ruhunlela merupakan hal yang bisa-bisa saja dalam tubuh PDIP Maluku dan bukan persoalan yang harus diperbesar-besarkan.

Kedudukan Wattimury sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, kata Ruhunlela kepada Siwalima melalui telepon sleulernya, Senin (3/10) sebenarnya disebabkan karena Wattimury saat itu berada dalam struktur organisasi dan kebetulan PDIP memenangkan pileg, maka keputusan partai menunjuk Watti­mury sebagai Ketua DPRD.

Diakuinya, pelanggaran yang dilakukan Wattimury merupakan perbuatan pribadi tetapi tidak dapat dipungkiri melekat didalamnya adalah partai politik artinya, orang tidak akan bicara tentang person tetapi partai politik dan disinilah nama PDIP terbawa-bawa.

Ruhunlela menegaskan, masih banyak kader dan fungsionaris PDIP yang sangat baik tetapi akibat perbuatannya itu mengakibatkan keseluruhan partai terbawah, maka langkah DPP ini sudah tepat.

“PDIP akan tetap menjaga pusaran kekuasaan di provinsi Maluku maka hal-hal yang begini harus cepat disingkirkan agar jangan ada duri dalam daging,” tegas Ruhunlela.

Menurut Ruhunlela PDIP memiliki mekanisme yang sangat kuat dan jika DPP melihat persoalan yang terjadi dapat berimplikasi pada mar­wah partai maka perlulah diberikan sebelum memasuki tahun 2024.

Pengaruhi Suara

Terpisah Akademisi Fisip Unpatti Amir Kotaromalos mengatakan pencopotan Wattimury dari jabatan ketua DPRD Provinsi Maluku akan berpotensi mempengaruhi suara PDIP dipemilu tahun 2024 menda­tang.

Dijelaskan, untuk dapat memas­tikan suara PDIP solid ditahun 2024 sedikit banyak akan dipengaruhi oleh beberapa paham baik, nasio­nalis, oportunis maupun idealis.

“Simparisan akan melihat sebe­rapa besar manfaat yang didapatkan saat kepemimpinan Wattimury sebagai Ketua DPRD, sebab apa yang diberikan kepada masyarakat akan sangat membekas dan kalau ini terjadi maka suara PDIP akan ikut tergerus akibat pencopotan Watti­mury,” ujar Amir.

Menurut, ketokohan Wattimury selama ini tidak dapat terlepas dari kedudukan istrinya yang berprofesi sebagai pendeta artinya orang akan memahami ketokohan Wattimury sehingga kalaupun dicopot dari jabatannya masyarakat akan berpin­dah.

Karena itu, sosok pengganti Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury harus mampu memper­tahankan suara yang selama ini ada sebab jika tidak maka dinamika internal PDIP justru akan menjadi masalah bagi PDIP sendiri.

Saling Sikut

Diberitakan sebelumnya, kabar pencopotan Wattimury beredar luas. Penyebabnya, Ketua DPRD Maluku itu, terlilit banyak masalah, khusus­nya utang piutang yang viral dalam beberapa waktu terakhir.

Alih-alih menyelesaikan masalah yang melilitnya, Wattimury malah menentang mereka yang membeber­kan dosa-dosanya, serta melakukan somasi kepada sejumlah media yang memberitakan kasusnya.

Kontan saja, persoalan tersebut menjadi tambah runyam, lantaran nama partai mulai terseret di da­lamnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu dinilai tidak bisa mengelola dan menyelesaikan persoalan pri­badi yang sedang dihadapi, se­hingga berpotensi menurunkan citra dan wibawa PDIP sebagai partai penguasa di daerah ini.

Sontak petinggi PDIP di Jakarta gerah, lantaran terus-terus nama partai banteng itu terseret pusaran kasus yang menimpa Wattimury.

Maluku selama ini memang dikenal sebagai kandang banteng kekar moncong putih itu.

PDIP memang kerap merajai berbagai kontestasi politik, baik pemilu legislatif, maupun pillada kabupaten, kota dan provinsi.

Lihat saja prestasinya di Provinsi Maluku, yang behasil mendudukan dua kadernya sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Selain itu kursi pimpinan dewan di provinsi ini juga mereka gondol berturut-turut dalam tiga kali pileg.

Sebagai pemenang pada pileg terakhir inilah, Wattimury didapuk untuk memimpin 44 rekannya di baileo rakyat, Karang Panjang.

Terlilit Hutang

Informasi yang beredar, Watti­mury akan dilengserkan dari jaba­tannya,  karena diduga dililit hutang yang menjeretnya. Bahkan kasusnya kini bergilir di polisi.

Lucky diduga meminjam uang pada sejumlah pihak dalam beberapa tahun terakir, dengan jumlah fan­tastis dan hingga kini tak kunjung melunasinya. (S-20)