AMBON, Siwalimanews – Kendati ratusan warga yang ter­gabung dalam Asosiasi Sopir Ang­kot (ASKA) Ambon meminta agar Pemprov membekukkan transportasi online khususnya Maxim, namun masyarakat menolak.

Bahkan sebagian besar warga kota menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan dalam setiap akti­vitas mereka.

Hanya dengan membuka aplikasi di ponsel, dan masalah pun selesai. Itu sebabnya, sebagian besar mas­ya­rakat lebih memilih transportasi online untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Alfred V Tutupary, salah satu pe­ngguna transportasi online meng­ungkapkan, aksi demo yang dila­kukan ASKA merupakan bagian dari hak mereka sebagai warga negara, yang dilindungi kebebasan berpen­dapat sesuai peraturan Perundang-undangan. Namun, apa yang disua­rakan itu, harus juga disikapi secara bijak oleh pihak yang berkepen­tingan, baik itu Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Pro­vinsi Maluku.

Kata dia, jasa transportasi online sangat membantu para konsumen dalam seluruh aktivitas.

“Keberadaan jasa transportasi online sangat membantu para kon­sumen dalam seluruh kegiatannya. Sehingga tuntutan untuk membe­kukan jasa transportasi online dengan brand tertentu (maxim) akan membentuk opini publik, bahwa aksi yg dilakukan oleh para supir Angkot telah ditunggangi pihak-pihak tertentu, demi kepentingan persaingan bisnis yang tidak kom­petitif,” kata Tutupary kepada Siwa­lima, Selasa (1/10).

Praktisi Hukum sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara dan Kon­sultan Hukum Indonesia DPD Ma­luku berpendapat, kehadiran jasa transportasi online di Kota Ambon ini telah matang sesuai regulasi.

Untuk itu, apa yang disampaikan Kadis Perhubungan Maluku dalam aksi kemarin akan membekukan brand salah satu jasa transportasi online itu, adalah pendapat yang keliru.

“Dan jika itu dilakukan, saya meyakini tindakan itu akan bermuara pada sebuah proses hukum. Jadi pemerintah harus hadir atas masalah ini, dengan tidak harus mengor­bankan berbagai pihak, baik itu pengemudi konvensional maupun jasa transportasi online juga kon­sumen,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan warga kota lainnya, Rio Lekatom­pessy mengungkapkan, dijaman yang sudah modern ini, transportasi online juga tidak bisa dibatasi.

Apalagi di era ini, pemerintah sedang merealisasi perkembangan ilmu teknologi berbasis aplikasi dan online. Karena itu transportasi online, seperti maxim ini juga hadir sebagai salah satu bisnis yang tidak bisa dihindari.

“Ini bicara kemanusiaan, dimana semua orang mencari demi kebutu­han. Kalau angkot dikatakan merugi karena keberadaan maxim, beta kira itu pendapat yang keliru di dunia bisnis, di jaman yang semakin modern ini,” katanya.

Apalagi, sambungnya, Maxim saat ini menjadi salah satu trans­portasi online yang sering diguna­kan masyarakat.

Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak.

“Kemudahan yang membuat transportasi online masih dimintai, adalah masyarakat tidak harus menunggu lama di jalan-jalan untuk menunggu. Di rumah saja juga bisa. Itu yang membuat kebanyakan orang membutuhkan transportasi online itu,” katanya.

Demikian halnya dengan Chartin Nogo. Salah satu warga kota yang juga sering menggunakan transpor­tasi online saat bepergian ini menga­takan, bahwa pembekuan transpor­tasi online jenis Maxim, bukan solusi untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan para supir angkot.

Menurutnya, ini bisnis, meski tujuannya demi kemanusiaan karena orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi yang namanya bisnis, tidak boleh saling membatasi.

Bahkan menurutnya, keberadaan transportasi online, sangat mem­bantu masyarakat dalam berakti­vitas sehari-hari.

“Karena bisnis makanya masing-masing harus punya marketnya sendiri. Orang akan memilih naik angkot karena lebih murah, tetapi juga ada kekurangannya bahwa orang harus mengeluarkan tenaga, waktu untuk menunggu. Dan kebanyakan orang kalau sendiri, dia akan naik angkot, kalau naik maxim kan mahal bayar sendiri, tapi kalau dalam perjalanan itu banyak orang, mungkin dia akan memilih naik maxim, karena bayarnya patungan. Jadi sebenarnya masing-masing punya rejeki. Jadi tutup maxim bukan solusi,”katanya.

Dilain sisi, semua yang bekerja, baik supir angkot maupun Maxim, itu sama-sama mencari makan. Un­tuk itu jangan saling menjatuhkan.

“Lagian kalau dihitung-hitung misalnya kita pakai/sewa angkot dan kita pakai maxim dalam suatu per­jalanan, itu harga maxim lebih murah ketimbang angkot. Jadi jangan ditutuplah,” tandasnya.

Massa ASKA Demo

Ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkot (AS­KA) Ambon, gelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur dan Kantor Walikota Ambon, Senin (30/9).

Massa aksi mulai bergerak dari lokasi Gong Perdamaian dan Lapangan Merdeka Ambon menuju Kantor Gubernur sekitar pukul 11.00 WIT. Dalam orasinya di Kantor Gubernur, masa meminta gubernur untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Maluku.

Mereka menilai, selama dua tahun menjabat, Kadishub mengabaikan permintaan para supir angkot terkait keberadaan transportasi online.

“Kami menuntut regulasi bagi transportasi online, khusus Maxim dan juga terkait dengan kondisi situasi terminal Mardika. Selama ini pemerintah menutup mata dari kami. Kami minta segera untuk tutup taxi online Maxim itu. Sebab selama ini, mereka beropersai tidak mempunyai badan hukum dan izin trayek,” teriak Sekum ASKA dalam orasinya.

Kurang dari satu jam berorasi, masa diterima oleh Kasatpol PP Maluku  Titus Rahawarin dan Kadishub Maluku, Muhamad Malawat.

Malawat mengatakan, pihakya akan membekukan tranportasi online di maksud. Pernyataan itu disampaikan di depan pendemo.

Kepada pendemo Malawat mengatakan akan menyampaikan hasil koordinasi Selasa besok, namun itu ditolak. Sehingga masa tetap bertahan sambil menunggu pemprov melakukan rapat koordinasi secara internal guna membahas perihal tuntutan massa pendemo.

Untuk itu, ASKA meminta agar transportasi online ini dibekukan dan tidak boleh beroperasi sampai dengan mereka mengurus segala bentuk persyaratan sesuai aturan yang berlaku. (S-25)