AMBON,Siwalimanews – Wakil  Ketua Komisi I DP­RD Maluku, Jantje We­nno meminta Gubernur Maluku Murad Ismail untuk menjawab keluhan mas­yarakat melalui aksi demo GMKI Cabang Ambon Rabu (21/4), terkait peng­gunaan dana SMI.

Wenno menilai, aksi  de­monstrasi dari GMKI Ca­bang Ambon adalah bagian dari dinamika menyampai­kan aspirasi dari rakyat.

“Gubernur Murad Ismail sebagai kepala pemerin­tahan harus merespons apa yang dirasakan oleh rakyat. Mereka merasakan  ketidak­adilan dan harus disikapi dan dijawab oleh peme­rintah secara baik,” ungkap Wenno kepada Siwalima Kamis (22/4).

Menurutnya, sikap dari GMKI merupakan ketidak­puasan  yang  disampaikan ke­pada publik, realitas yang sebenarnya terjadi.

“Ketidakpuasan dari GMKI selaku rakyat mereka menilai Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center ke pem­bangunan cafe PKK yang menguras APBD 2020 sebesar Rp3 miliar ini kan sangat jelas bahwa ada penilaian khusus dari kacamata GMKI terkait pembangunan Café,” jelasnya.

Menurutnya, proyek tersebut me­mang  dinilai tidak berpihak karena ti­dak memberi man­faat untuk pe­ngembangan ekonomi namun lebih kepada pencitraan pemerintah dan itu penilaian yang tak  patut dibe­rikan ruang. “Karena suara mereka adalah sua­ra rakyat, makanya harus dijawab oleh Pemerintah Provinsi Maluku,” kata Wenno.

Selaku Wakil Ketua Komisi I DP­RD Provinsi Maluku, dirinya men­dukung apa yang dilakukan GMKI Cabang Ambon, sebab yang dikritisi adalah hal yang wajar dalam peng­gunaan dana SMI itu  tidak tepat sasaran.

“Makanya GMKI meminta per­tang­gungjawaban Gubernur Mu­rad atas penggunaan dana ratusan miliar tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran”paparnya.

Dirinya mengaku,bukanya dana SMI diperuntukan bagi masyarakat ter­dampak covid, namun lebih kepada pembangunan infrastruktur yakni pembangunan trotoar dan jalan rabat beton ini kan sangat miris.

“Kalau rakyat merasa dana SMI tidak  tepat sasaran, maka sebagai representasi dari rakyat itu juga yang saya rasakan”pungkasnya.

Disoroti GMKI

Diberitakan sebelumnya GMKI Cabang Ambon, mengkritik kerja Gubernur Maluku Murad Ismail atas penggunaan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp700 miliar.

Puluhan massa mahasiswa ini tiba di Kantor Gubernur pukul 12.00 WIT. Sebelumnya, massa lebih dulu mela­kukan long march sambil berorasi dari sekretariat GMKI di kawasan Batu Gantung menuju ke Kantor Gubernur.

Kedatangan mereka hanya ingin meminta pertanggungjawaban Gu­bernur Murad atas penggunaan dana ratusan miliar tersebut.

Dana SMI bukanya diperuntukan bagi masyarakat terdampak covid, te­tapi lebih kepada pembangunan infrastruktur yakni pembangunan trotoar dan jalan rabat beton.

Selain mengkritisi pengunaan dana SMI, mahasiswa GMKI juga mengkritik proyek Penataan Ka­wasan dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center ke pembangunan cafe PKK yang menguras APBD 2020 sebesar Rp3 miliar.

Dua proyek tersebut dinilai tidak berpihak karena tidak memberi manfaat untuk pengembangan eko­nomi namun lebih kepada pencitraan pemerintah.

Aksi yang awalnya berlangsung tertib, tiba-tba nyaris ricuh, saat ma­ssa aksi mencoba masuk ke halaman Kantor Gubernur melalui pintu ger­bang bagian timur, namun dicegat oleh personel Satpol PP yang me­ngamankan jalannya aksi itu.

Alhasil, aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan personel Satpol PP tak terhindarkan.

“Gubernur harusnya, mengguna­kan anggaran tersebut untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), selama ini tidak ada kegiatan kegiatan untuk memulihkan pereko­momian di Kota Ambon, padahal masyarakat kesulitan ditengah pandemi, gubernur justru meng­gunakan anggaran tersebut untuk bangun drainase dan trotoar yang tidak berguna,” tandas Benny Yeremias dalam orasinya.

Selain soal pinjaman pemprov, massa aksi juga menyentil soal dana Rp 3 milliar yang harusnya diguna­kan untuk proyek penataan kawa­san dan rehabilitasi gedung Islamic Center, namun justru digunakan untuk pembangunan cafe.

“Gubernur harus memperta­ng­gung­jawabkan penggunaan angga­ran pembangunan cafe pada lokasi Islamic Center,” tandasnya.

Walaupun diguyur hujan deras, massa mahasiswa tetap melakukan orasi didepan gerbang karena belum di isinkan masuk ke depan lobi untuk berdialog dan tidak ada satu pejabat pun menemui mereka.

Setelah sempat bersitegang de­ngan personel Satpol PP tepat pukul 12.50 WIT, massa GMKI Cabang Ambon akhirnya dipersilahkan ma­suk untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan loby Kantor Guber­nur.

Di lobi, puluhan massa aksi yang dikoordinir Yongky Leslessi ini diterima Kepala Kesbangpol, Titus Renwarin. Namun, melihat kehadi­ran Renwarin, massa GMKI kecewa dan sempat melakukan protes, me­reka menuntut Gubernur Murad Ismail, untuk hadir mendengar lang­sung aspirasi mereka.

Para mahasiswa ini menilai, pen­tingnya kehadiran gubernur sebagai penanggungjawab penggunaan ang­garan yang diakui mereka tidak tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukannya.

“Setiap aksi ayahanda Murad Ismail tidak pernah berani menemui kami secara langsung, ada apa? Di sini kami dengan tegas berdiri atas kepentingan rakyat. Ayahanda selaku penanggungjawab harus bisa secara transparan menjelaskan kenapa penggunaan dua anggaran ini tidak sesuai peruntukannya,” tandas Leslessy.

Sementara itu orator yang lain Benny Yeremias mengatakan bahwa bahwa ada janji gubernur yang sampai saat ini masih mereka ingat di kepala.

“Dulu gubernur penah menga­takan kalau tidak ada menteri orang Maluku kita merdeka. Apa itu, omong kosong. Karena apa yang telah disenan­dungkan oleh ayah handa tidak dilakukan,” teriak Jeremias.

Dirinya menilai Murad tidak me­miliki konsep pembangunan selama menjabat sebagai gubernur.

“Kita punya SDM yang sangat banyak tetapi tidak dipakai dalam membuat konsep pembangunan sehingga kita masih tetap miskin dan dalam beberapa tahun terakhir apa yang berdampak bagi rakyat tidak ada, karena hanya pencitraan semata,” ungkapnya. (S-51)