PIRU, Siwalimanews – Puluhan warga Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), melakukan aksi demo dan memblokade jalan lintas seram, Kamis (14/5).

Mereka kesal terhadap pemerintah daerah yang membongkar pos penjagaan pencegahan Covid-19 yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Pantauan Siwalima, aksi demo yang dilakukan warga Kairatu sekitar pukul 16.30 WIT di jalan utama trans seram, perbatasan antara Desa Gemba dan Kairatu.

Mereka kemudian menebang pohon untuk pembloke jalan trans seram. Warga menuntut Bupati SBB Moh. Yasin Payapo hadir bertatap muka dengan warga Kairatu untuk menjelaskan pembongkaran pos penjagaan penceghan Covid-19.

Salah satu warga Kairatu, Fredy Luhukay yang dihubungi Siwalima, melalui telepon selulernya, mengatakan, aksi yang dilakukan warga Kairatu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang telah memerintahkan Camat membongkar pos penjagaan Covid-19.

Pembongkaran pos dilakukan pada Rabu (13/5), usai Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Kapolres SBB melakukan pertemuan di Balai Desa Waimital.

“Atas perintah pembongkaran itu sehingga membuat masyarakat marah, karena pos tersebut dengan beranggota tim kesehatan dan masyarakat merupakan pejuang kemanusian dan mereka harus dibela, dihargai  dan didukung dalam memberantas wabah virus corona di SBB khususnya Kairatu,” tandas Fredy.

Dikatakan, pos penjagaan dan portal yang dibangun merupakan kerja keras dari masyarakat dan pemerintah Desa Kairatu untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, dimana atas kesepakatan pemerintah desa dan warga sepakat untuk melakukan pembatasan masyarakat berskala desa (PMBD).

“Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Kairatu tidak keluar dari desanya selama PMBD, dan bahkan PMBD tersebut sudah berjalan selama 10 hari. Karena itu, kami meminta bupati untuk bertatap muka dengan warga untuk menyelesaikan persoalan ini, karena pembongkaran pos penjagaan itu membuat kami sangat marah,” ujarnya.

Menurutnya, perintah pembongkaran pos tersebut disampaikan oleh bupati langsung kepada camat dan disaksikan oleh wakil Bupati Timotius Akerina, Sekda Mansur Tuharea, serta Kapolres SBB dan pimpinan OPD.

“Padahal pos penjagaan itu dibangun demi pencegahan dan penanganan Covid-19,” ujar Fredy.

Untuk diketahui, akibat pemblokiran jalan tersebut, warga yang hendak ke Gemba maupun Kairatu dan desa-desa tetangga lainnya yang menggunakan kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor harus turun, dan berjalan kaki untuk naik angkutan lain.

Sementara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan, aksi yang dilakukan warga Kairatu juga memprotes pernyataan bupati menyatakan Desa Waimital aman dikunjungi, padahal  kenyataannya warga Waimital berinisial DAS yang meninggal pada 7 Mei lalu berdasarkan hasil PCR positif.

Masyarakat menduga ada kepentingan politik. Sebab, semua data rapid test oleh tim Gugus Tugas Covid-19 SBB terhadap orang yang kontak dengan DAS di Gemba dinyatakan negatif bahkan ditutupi. Padahal  satu tenaga medis berinisial N yang pernah merawat DAS waktu masih berstatus PDP kini terpapar dan sudah dirujuk ke RSU Piru, kemarin.

Sebelumnya juga di Bulan April 2020, di Desa Waimital pernah dilakukan rapid test oleh gugus tugas dan Dinkes SBB terhadap 67 ODP hasil kontak dengan pasien E yang dirawat di RST dr. J Latumeten Ambon.

Menyikapi rapid test terhadap 67 ODP di Waimital pada bulan April itu, maka warga Kairatu membatasi warganya ke Desa Waimital. Pembatasan itu dikawal oleh relawan desa di posko pintu masuk desa sesuai kesepakatan hasil musyawarah desa dan itu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kairatu.

“Pada 10 Mei kemarin setelah diumumkan positif hasil PCR  dari salah 1 warga Waimital berinisial DAS, maka masyarakat di desa-tetangga panik dan mulai memperketat pembatasan kepada masyarakatnya tanpa mengganggu kepentingan  umum,” ungkap salah satu warga Kairatu yang enggan namanya dipublikasikan, kepada Siwalima.

Pembatasan yang dilakukan masyarakat, ternyata menjadi wabah ekonomi bagi masyarakat Waimital, karena masyarakat Kairatu telah menghidupkan kembali pasar Pemda di desa itu, sehingga Pasar Waimital sepi.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Desa Waimital  bersama dua anggota DPRD yang berasal dari desa itu dan tokoh masyarakat berupaya melalui media dan kedekatan politik serta sosial masyarakat untuk  tetap menekankan bahwa Desa Waimital aman dikunjungi.

Semua usaha mereka sia-sia, karena kegiatan pembatasan oleh relawan Desa Kairatu lebih diperketat, akhirnya Pemdes Waimital mendatangkan Bupati M Yasin Payapo untuk menyelamatkan mereka melalui statemennya di media bahwa Waimital aman, sekaligus menutup Posko PMBD Kairatu yg dibangun atas dasar musyawarah desa.

“Akibat sikap sepihak bupati serta terpaparnya tenaga medis berinisial N hari ini, maka  masyarakat turun di jalan menyatakan sikap untuk minta bupati klarifikasi kondisi Desa Waimital sebab menurut Kadis Kesehatan SBB, Desa Waimital tidak aman untuk dikunjungi, serta membuka secara resmi kembali posko relawan PMBD Desa Kairatu,” tuturnya.

“Aksi demo hari ini juga sebagai bentuk dukungan kepada tim medis PKM Kairatu berinisial N yang terpapar karena merawat DAS  waktu masih berstatus PDP,” tuturnya lagi.

Wakapolres SBB, Kompol Akmil Djapa yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, membenarkan pemblokiran jalan oleh warga Kairatu.

Namun jalan kembali dibuka oleh warga Kairatu sekitar pukul 18.00 WIT atas koordinasi antara Polres SBB dan warga setempat. sehingga aktivitas lalu lintas sudah kembali berjalan lancar.

Utus Wakil Bupati

Merespons aksi demo warga Kairatu, bupati mengutus Wakil Bupati Timotius Akerina dan Forkopimda untuk bertemu dan meminta maaf kepada warga Kairatu tadi malam atas pernyataannya bahwa Waimital aman dikunjungi dan memerintahkan pembongkaran Posko PMBD.

Wakil bupati dan rombongan tiba sekitar pukul 20.30 WIT.  Ketidakhadiran bupati dinilai sebagai bentuk lempar batu sembunyi tangan. “Bupati tidak datang, yang diusut wakil dan Forkopimda,” kata warga Kairatu.

Selain meminta maaf, wakil bupati juga mengatakan Posko PMBD Desa Kairatu kembali diaktifkan dan pemda akan tetap proaktif membangun pasar Pemda di Kairatu.

Sementara Bupati SBB, Moh. Yasin Payapo yang dihubungi beberapa kali, namun nomor teleponnya tidak aktif. (S-48)