AMBON, Siwalimanews – Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalo­ka­sikan anggaran sebe­sar Rp 1 triliun bagi program bantuan dana bergu­lir yang difokuskan pada koperasi yang ada di Indonesia.

Provinsi Maluku terancam tak memperoleh bantuan dana bergulir tersebut, karena pengajuan proposal permintaan angatlah minim.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM  Maluku, Mu­hammad Nasir Kilkoda kepada Si­walima, Selasa (4/8) melalui telepon selulernya.

“Bantuan dana bergulir itu disediakan pemerintah pusat  untuk diberikan kepada koperasi yang ada di Indonesia, namun untuk Maluku masih minim,” ungkapnya.

Ia mengakui, dari alokasi anggaran yang disediakan, sam­pai saat ini partisipasi koperasi dalam mengajukan proposal sangatlah minim.

Kata Kilkoda, bantuan dana bergulir yang disediakan pempus diprioritaskan bagi koperasi yang betul-betul memiliki koperasi.

Bagi koperasi yang memiliki usaha rill seperti dibidang pertanian atau perikanan, dapat mengajukan proposal untuk mem­peroleh bantuan dana bergulir tersebut.

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut seperti pada umumnya, misalnya koperasi telah berbadan hukum, memiliki usaha yang jelas ter­utama pada sekor riil yang me­mang usaha tersebut layak secara ekonomi dan telah beroperasi selama 2 sampai 3 tahun.

Besaran bantuan dana yang isediakan pemerintah pusat yang dapat dimintakan berkisar mulai dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 2 miliar, sehingga tergantung dari koperasi-koperasi tersebut dalam mengajukan proposal.

Kilkoda menegaskan, sampai engan saat ini baru ada satu koperasi yang ada di Kota Ambon yang didorong oleh Dinas Koperasi Maluku yaitu, kredit union dengan besaran pinjaman yang diajukan mencapai Rp 1 miliar, sehingga di­harapkan proposal tersebut dise­tujui oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Untuk Maluku sampai sekarang belum ada, hanya kemarin beta sudah dorong salah satu koperasi yang di Kota Ambon yaitu kredit uion. Proposal sudah diajukan  ke kementerian dengan permintaan bantuan Rp 1 miliar. mudah-mudahan dapat,” tuturnya

Kilkoda juga telah menyampai­kan kepada masing-masing Kepala Dinas di kabupaten dan kota untuk membina koperasi yang potensial untuk dapat memperoleh dukungan dana itu dari pemerintah, apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini. (Cr-2)