AMBON, Siwalimanews – Universitas Darussalam menggelar seminar nasional tentang strategi percepatan pembangunan daerah Maluku, yang dipusatkan di salah satu hotel di Kota Ambon, Jumat (4/8).

Seminar yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini, menghadirkan sejumlah pembicara yang berkompeten diantaranya Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, Anggota Komisi IV DPR Sadiah Uluputty serta Akademisi Amir Kotaromalus.

Rektor Unidar M Riadh Uluputty dalam sambutannya mengatakan, seminar nasional yang digelar ini berlandas atas keprihatinan Maluku yang masih menduduki urutan ke-5 termiskin di Indonesia.

“Seminar ini diharapkan akan menyumbangkan pikiran-pikiran terbaik untuk pembangunan Maluku ke depannya. Apalagi ada Pak Febry dan Ibu Sadiah yang diharapkan bisa berjuang bersama agar kita sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” ungkap rektor.

Sementara itu anggpta DPR dapil Maluku Sadiah Uluputty mengharapkan, kampus yang ada di Maluku ini bisa sebagai otak laboratorium serta dapat membuat desain pembangunan yang baik.

“Saya kira, setuju dengan Pak Febri bahwa ketimpangan antar daerah di Maluku sangat jomplang. Tapi untuk Maluku sebagai provinsi kepulauan, selama Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pengelolaan laut, dimana pemerintah pusat masih menguasai lebih besar dari pemerintah daerah, maka kita tidak bisa berharap lebih jauh,” ucap Sadiah.

Menurut Anggota Komisi IV DPR ini, bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak sama dengan regulasi tentang sumber daya mineral. Tidak ada bagi hasil pengelolaan perikanan yang presentasinya itu dibicarakan dalam regulasi atau dalam peraturan menteri.

“Misalnya saya ambil contoh ketika saya di Komisi VII, kita bicara tentang 10 persen untuk Maluku dari Blok Masela. Kita saling tarik menarik antara Maluku dan NTT yang juga minta 5 persen, sehingga Maluku cuma 5 persen. Berikutnya Maluku yang dulu sebagai daerah penghasil rempah-rempah sekarang hanya urutan 3 atau 4, maka demikian gagasan-gagasan dalam seminar ini coba kita bangun untuk bagaimana mengembalikan jati diri orang Maluku sebagai daerah penghasil rempah rempah,” ucap Sadiah.

Hal ini menurut Sadiah, dirinya memperjuangkannya dan berhasil dikunci di komisi, tidak ada di dalam formulasi itu pembagian seperti itu. Maluku tetap punya hak 10 persen dari hasil pengelolaan Blok Masela.(S-26)