NAMLEA, Siwalimanews – Lima penambang ilegal yang melakukan aktivitas pertmbangan di Sungai Anahoni, Kecamatan Teluk Kayeli, dan jalur B, Desa Persiapan Wamsaid, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru teran­cam hukuman 15 tahun penjara.

Lima penambang ilegal tersebut itu dikoordiner oleh Sekjen Aso­siasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Imran Safi Malla.

Demikian diungkapkan, Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febry Kusumawiatmaja didampingi Wakapolres Kompol Ruben MH Sihombing,Kabagops Kompol Upsril W Futwembun, Kasatres­krim Iptu Adytia Bambang Sundawa, Paur Humas, Aipda MYS Jamaluddin, dan sejumlah. perwira polres kepada wartawan di Polsek Waeapo, Selasa (14/3) siang.

Kapolres menyebutkan, ada empat kasus menonjol yang tengah ditangani di tahun 2023. Pertama, dugaan tindak pidana pertambangan emas.

Kedua, dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketiga kasus penyalahgunaan narkoba dan hasil operasi PETI Salawaku tahun 2023.

Terkait dengan kasus pertam­bangan disebutkan, bahwa pada  tanggal 23 Februari 2023, Kapolsek Waeapo serta jajaran kepolisian menemukan di kawasan sungai Anahoni, Kecamatan Teluk Kayeli ada kegiatan pertambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis eksavator.

Kegiatan ini, lanjut dia, diren­canakan untuk membuat bak ren­daman yang cukup besar, dilakukan oleh kelompok APRI yang diko­ordinir oleh Imran Safi Malla.

Seterusnya dilakukan pengem­bangan kasus dan ditemukan juga TKP lainnya berlokasi di Jalur B, Desa Persiapan Wamsaid, Keca­matan Waelata.

Dari pengungkapan kasus ini, ungkapnya, telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan sebanyak lima orang diantaranya, Imran Safi Malla alias Imran  yang dikenal sebagai Sekjen APRI,  Muhammad Koko Ridwan, Nugroho Sulistiono, operator eksavator Steanly Lerebulan, dan Budi Riyadi.

Selain mengamankan lima ter­sangka, lanjut kapores, turut diamankan beberapa barang bukti diantaranya, satu unit eksavator merk Cartepilar, satu karung pasir, helm warna putih dan kuning sebagai APD, jaket APRI warna hijau, mesin serumi warna biru, bahan kimia WS, bahan kimia kotiks, kapur, dan satu unit mobil zuzuki carry.

Sedangkan pemilik eksavator bernama Ongko yang berdomisili di Ambon juga telah diperiksa sebagai saksi di Satreskrimsus Polda Maluku.

Kata Egia, kalau para pelaku ini dijerat Pasal 89 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan perusakan kawasan hutan,  sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja perubahan dari UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana dirubah dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jo pasal 5 ayat (1),  jo pasal 56 KUHP.

“Ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan ping lama 15 tahu  penjara, serta denda paling sedikit Rp. 1,5 miliar dan paling lama Rp. 10 miliar, “ tegas Egia.

“Motif dari pada para pelaku Imran dkk, memperkaya diri sendiri atau kelompok, “ sambung Egia.

Dalam jumpa pers itu, Imran dkk tidak dihadirkan di Polsek Waeapo .Mereka telah menjalani penahanan di sel tahanan Polres Pulau Buru.

Ikut ditahan di sel Polres, empat tersangka pelaku narkoba jenis sabu-sabu dan satu tersangka penyalahgunaan  BBM bersubsidi.

Egia juga menjelaskan, di tahun 2023 ini telah dilaksanakan operasi kewilayahan selama tujuh hari dengan sandi  PETI Salawaku 2023. Dari hasil operasi tersebut telah dihancurkan 536 tenda penambang di Kawasan Gunung Botak.

Kemudian memusnahkan 397 bak rendaman olahan emas, 162 kolam galian emas, dan menyita 300 tromol yang tersimpan di Polsek Waeapo.

Operasi kewilayahan mandiri ini akan terus dilakukan dengan biaya Polres Pulau Buru minimal dua sampai empat kali di tahun 2023, tergantung situasi dan kondisi wilayah.

Operasi PETI Salawaku Tahun 2023 ini lebih dititik berat kepada pengolahan tromol, karena meng­gunakan bahan merkuri.

“Merkuri ini amat sangat berbahaya bagi lingkungan dan alam sekitar, karena merupakan bahan kimia berbahaya yang tidak bisa diurai oleh alam, sehingga itu dijadikan target utama, “ tandas Egia.

Egia tidak menyangkal kalau usai operasi tujuh hari, kini ada penambang yang kembali nekat masuk ke wilayah Gunung Botak.

Menjawab pertanyaan wartawan, ia menjelaskan, kalau Polres memiliki keterbatasan untuk melakukan penertiban yang sifatnya permanen.

Di tahun 2017/2018 lalu bisa dilakukan penutupan secara permanen karena keliatan didukung oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru. Namun dukungan operasional itu tidak lagi datang dari pemprov maupun pemkab.

“Tapi dengan dukungan dana sendiri yang sangat sedikit, kami masih bisa melakukan pencegahan,” tuturnya. (S-15)