BULA, Siwalimanews – Anggota Komisi IV DPR RI, Hendrik Lewerissa berjanji akan memperjuangkan kebutuhan listrik bagi masyarakat Maluku terpenuhi.

“Demi memenuhi keluhan masyarakat Maluku tentang pentingnya pelayanan listrik, maka saya akan berjuang di DPR agar pemenuhan listrik bagi masyarakat Maluku termasuk di SBT terpenuhi atau rasio elektrifikasinya 100 persen,” ungkap Lewerissa kepada Siwalimanews di Pandopo Bupati,  usai tatap muka dengan masyarakat SBT, Senin (22/3).

Walaupun saat ini ada peningkatan elektrifikasi dihampir sebagian besar daerah di Maluku, namun Lewerissa berharap, kedepan akan lebih optimal lagi.

Untuk lebih mengoptimlakn elektrifikasi maka, ia juga akan mendorong kebutuhan masyarakat akan listrik di DPR, sehingga keinginan agar elektrifikasi 100 persen di Maluku dapat terwujud.

” Saya akan dorong kebutuhan kelistrikan untuk Maluku di pusat,” janjinya.

Ia menuturkan, dari hasil dengar pendapat, baik di SBT maupun di SBB, bahkan pada seluruh daerah di Maluku, masih banyak wilayah yang belum tersentuh pelayanan listrik, padahal Maluku merupakan daerah gugus pulau.

“Maluku ini terdiri dari gugus pulau, dan dari hasil dengar pendapat mulai dari SBB sampai di SBT ini masih banyak yang menguluh soal PLN,” ucapnya.

Selain program prioritas tersebut, Lewerissa juga tak mengabaikan kebutuhan prioritas lainnya yakni pelayanan kesehatan.

Untuk mendapat pelayanan kesehatan yang efektif, maka ia juga akan mendorong pemerintah pusat guna memenuhi pelayanan kesehatan disetiap daerah di Maluku, dengan tidak mengabaikan koordinasi dengan pemda setempat.

“Selain kelistrikan, saya juga akan dorong masalah kesehatan, ini juga sesuai dengan hasil dengar pendapat,” tuturnya.

Selain itu, kata Lewerissa, kebutuan lainnya berupa, pembangunan yang semestinya menjadi tupoksi Komisi V, namun ia juga akan menyuarakannya, sebab pada komisi tersebut, tidak ada keterwakilan lagislator asal Maluku,

Namun sebagai legsilator dapil Maluku, maka sudah tentu menjadi tanggung jawabnya untuk memperjuangkan keluhan masyarakat terkait hal ini agar dapat terpenuhi, meskipun itu secara bertahap.

“Saya contohkan program Kota Ku atau Kota tanpa daerah Kumuh. Program ini di luar komisi yang saya bidangi, namun, demikian berdasarkan koordinasi dengan pemda setempat di Maluku, sehingga fal ini bisa terwujud,” Ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Maluku dan masyarakat Indonesia umumnya masih berada pada situasi pandemi, sehingga banyak kebutuhan yang semestinya menjadi prioritas belum dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, akibat dampak pandemi di Indonesia, terutama di Maluku mengakibatkan tingkat pengangguran secara terbuka, ekonomi melesuh dan sebagainya.

” Saya harap dengan adanya upaya pemerintah melalui program vaksinasi ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat kembali membaik seperti sediakala. (S-47)