KEPALA  Bagian Pemerintahan Kota Ambon, Alfian Lewenussa mengakui hingga akhir 2024, enam negeri adat di Kota Ambon masih dipimpin oleh penjabat sementara. Kondisi ini terjadi karena berbagai kendala administratif dan sosial yang menghambat proses pengangkatan raja definitif.

Lewenussa mengatakan,  pihaknya terus berupaya mempercepat proses ini.

“Kami menargetkan pada tahun 2025 enam negeri ini sudah memiliki raja definitif. Meski begitu, proses ini memerlukan waktu karena harus sesuai aturan adat dan hukum yang berlaku di masing-masing negeri,” ujar Alfian kepada Siwalima, usai rapat bersama di Baileo Rakyat Belakang Soya belum lama ini.

Alfian menambahkan, pemerintah juga melibatkan tokoh adat, saniri, dan masyarakat agar proses pemilihan dan pengangkatan Raja berjalan lancar dan diterima semua pihak.

“Beberapa kendala yang kami hadapi termasuk belum tercapainya kesepakatan di tingkat masyarakat adat, konflik internal, serta hambatan teknis lainnya,” katanya.

Diketahui, enam Negeri yang masih dipimpin penjabat sementara adalah Negeri Seilale, Urimessing, Passo, Rumahtiga, Tawiri, dan Hative Besar. Meski begitu, Alfian memastikan pemerintah kota terus melakukan mediasi dan fasilitasi agar proses ini segera selesai.

“Prinsipnya tim yang dibentuk terus lakukan pembinaan untuk negeri-negeri yang belum. Seperti untuk Hative Besar itu sementara persiapan uji publik Perneg, kemudian Rumah Tiga infomatoris sudah ada keputusan inkrah juga,”katanya.

Sementara yang lainnya juga masih berproses, seperti untuk Passo, Pernegnya sudah siap dan Saniri telah menyampaikan progres tahapan untuk menghadirkan Raja definitif.

“Intinya tahun baru, baru kita bisa tindaklanjut. Demikian juga soal Urimessing, itu kan Rajanya meninggal jadi tinggal mata rumahnya bermusyawarah lanjut untuk mengusulkan bakal calon yang disetujui lalu Saniri berproses lanjut. Demikian juga dengan Seilale yang masih berposes. Dan Tawiruli itu ada tiga mata rumah parentah,  masih berproses,”ujarnya.

Dia menambahkan, kepemimpinan Raja definitif sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kemajuan di setiap negeri.

“Meskipun target kami 2025, kami tetap berusaha menyelesaikan ini secepat mungkin,”tegasnya. (S-25)