AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munas­wir mengungkapkan, laborato­riun kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan minim dari perhatian Pemprov Maluku.

Munaswir menyayangkan dan prihatin dengan banyaknya anggaran kesehatan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, sementara disisi lain daerah ini membutuhkan kebijakan pemda guna meningkatkan mutu pela­ya­nan kesehatan.

“Kami menyayangkan dan pri­hatin dengan banyaknya ang­garan kesehatan yang tidak dimanfaatkan, padahal kita butuh kebijakan pemerintah dae­rah untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang salah satunya melalui peningkatan mutu/ kualitas Labkes Provinsi Maluku,” kesal Munaswir.

Secara khusus, Munaswir menyoroti terkait dengan keberadaan laborotorium kalibrasi alat kesehatan yang ada bangunannya, tetapi alat untuk mengkalibrasi alat kesehatan justru tidak ada, sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Kesehatan cukup besar dan hingga akhir tahun 2022 lalu terdapat begitu besar anggaran yang tidak terserap.

“Dalam hal kalibrasi alat kesehatan untuk menjaga standar pelayanan dan meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan, maka fasilitas kesehatan yang menggunakan peralatan kesehatan wajib terstandarisasi maka disinilah peran albolatorium kalibrasi,” ujar Munaswir.

Selain itu, keberadaan labolatorium kalibrasi alat kesehatan bukan saja untuk menjaga kualitas mutu pelayanan tetapi sebaliknya kalibrasi peralatan kesehatan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang belakangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Apalagi selama ini sebanyak 226 Puskesmas dan faskes lainnya yang berada di Maluku harus  melakukan pengalibrasian peralatan pada pihak swasta dengan biaya yang cukup besar dan jika labolatorium kalibrasi Maluku dioptimalkan maka sudah barang tentu akan mendatangkan potensi PAD yang luas biasa besar. (S-20)