AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Nasional, Jantje Wenno memperta­nya­kan realisasi kerja sama yang di lakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan sejumlah investor dalam kegiatan Maluku Expo dipertanyakan

“Tahun lalu kita membuat banyak sekali perjanjian kerja sama di Ma­kassar, dimana kita menyaksikan ratusan orang dari Ambon dan DPRD yang hadir di Makassar itu menelan anggaran yang cukup besar, saya ingin mengingat agar OPD wajib menjelaskan implementasi perjanjian kerja sama bagi rakyat Maluku,” ujar Wenno dalam paripurna LKPJ Gu­bernur, Kamis (4/5).

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku wajib memberikan penjelasan kepada DPRD sebab jangan sampai kegiatan yang digagas oleh Tim Gu­bernur Percepatan Pembangunan hanya sekedar seremonial belaka, agar dipublish dan orang melihat.

DPRD dalam kesempatan pemba­hasan LPJ Gubernur akan memanggil pimpinan OPD untuk mempertanyakan implementasi kerja sama tersebut, agar diketahui korelasinya terhadap rupiah dalam jumlah besar yang dikeluarkan Pemerintah.

Wenno juga menyoroti kinerja nyata Tim Gubernur Percepatan Pembangunan sebab kenyataannya jumlah orang miskin di  Maluku terus bertambah, bahkan stunting yang dipelopori Istri Gubernur pun ternyata dari catatan pansus juga tidak membuahkan hasil.

“DKI Jakarta APBD 80 triliun tidak ada lagi tim ini, Maluku yang cuma 2.9 triliun masih ada tim ini, kalau bukti nyata dirasakan rakyat Maluku perlu pertahanan tapi kalau sean­dainya menjadi beban APBD maka sudah waktunya dievaluasi,” tegasnya.

Tak Dibahas

DPRD Maluku bakal memperta­nyakan anggaran pelaksanaan Maluku Expo yang digelar di Makasar pada 4-6 Februari 2022 lalu.

Kegiatan ini diduga bermasalah, karena sumber anggaran yang digelar tidak melalui pembahasan APBD, dan dikerjakan saja tanpa melalui mekanisme.

Demikian diungkapkan, anggota Badan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (13/9).

Afifudin merasa aneh dengan pelaksanaan kegiatan Maluku Expo, sebab  kegiatan dilaksanakan diawal tahun sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum ada.

“Sebenarnya yang kita butuhkan hanya penjelasan, logikanya Dipa belum ada kok bisa terselenggara di awal tahun, gaji kita saja belum keluar kok,” cetus Afifudin

Afifuddin mengakui, event Malu­ku Expo bisa saja dilakukan dengan logika jika APBD sudah ditetapkan menjadi sistem, maka dapat meng­geserkan beberapa anggaran.

“Misalnya APBD 2022 sudah selesai dievaluasi dan dibahas oleh DPRD bersama Pemprov, lalu dibawa ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dievaluasi hasilnya, kemudian dikembalikan ke DPRD untuk dilihat item yang harus dievaluasi, lalu diberikan nomor dan ditetapkan sebagai APBD murni, baru kemudian diberikan langkah berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, jika Maluku Expo tidak dianggarkan dalam APBD, tetapi ini menjadi kebutuhan dan perlu pergeseran anggaran, namun harus jelas dahulu dari pos anggaran mana.

Politisi muda PPP Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak ingin mencari-cari kesalahan tetapi sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawal uang rakyat, maka sangat dibutuhkan transparansi dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Jadi kalau orang berbicara tentang transparansi jangan berpikir sementara mencari-cari kesalahan orang lain, dan sampai hari ini masih banyak pekerjaan di luar APBD namun tidak tercatat sebagai hutang, ini menyalahi regulasi,” tandas Afifuddin.

Karena itu, tambah dia, sebagai anggota Badan Anggaran dirinya akan mempertanyakan langsung kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari

Pamerkan 260 Produk

Untuk diketahui, Maluku Baileo Exhibition dibuka Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N Orno di Mall Ratu Indah Makassar, Jumat (4/2).

Event  ini menampilkan 250 produk dari 66 UMKM di Malaku dianta­ranya, herbal, kuliner, kerajinan, fashion, dan beragam potensi sumber daya alam Maluku lainnya.

Selain pameran, event ini juga diisi fashion show, pertunjukan musik, games, hingga doorprise. (S-20)