AMBON, Siwalimanews – Kurangnya fasilitas pendidikan khusus untuk SMK di Maluku terkuak, setelah kasus yang terjadi di SMK 6 Moa muncul ke publik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku kaget dan baru mengirim tim ke Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terkait dengan masalah tersebut, Dinas PK Maluku  bukan melakukan evaluasi namun menyalahkan kepala sekolah karena lambat mengusulkan anggaran.

“Kepada SMK agar proaktif mengusulkan kebutuhan sekolah,” katakan Pelaksana Tugas Kadis PK Maluku Ul Joisangadji ketika dikonfirmasi Siwalima, Sabtu (11/1).

Ia mengaku sistem pengusulan kebutuhan sekolah saat ini bukan langsung ke dinas namun harus melalui data pokok pendidikan (Dapodik).

“Jika satuan pendidikan khusus sekolah tidak menyampaikan usulan melalui Dapodik maka Dinas Pendidikan tidak dapat melakukan verifikasi,” tegasnya.

Menyoal peralatan praktek di SMK-SMK kuncinya hanya dari satuan pendidikan masing-masing termasuk di  SMK 6 Moa yang mengaku kepsek harus merespon setiap kebutuhan sekolah

Kepala sekolah dan operator katanya harus proaktif dalam merespon setiap kebutuhan sekolah agar tidak dibiarkan begitu saja.

“Kepala sekolah harus proaktif melalui operator Dapodik menginformasikan kondisi seperti apa masalah seperti apa. Jangan sampai yang disalahkan itu Dinas Pendidikan sementara pihak sekolah yang harusnya mengusulkan,” kesalnya.

Fasilitas Praktek

Diberitakan sebelumnya, kekurangan fasilitas praktek masih menjadi masalah besar dalam pengelolaan SMK-SMK di Provinsi Maluku.

Pasalnya sebagian besar SMK yang dibangun pemerintah khu­susnya di wilayah terjauh seperti di MBD belum memiliki sarana pendukung untuk praktek siswa.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (9/1).

“Yang paling menonjol ini persoalan di SMK-SMK yang out-nya harus menghasilkan tenaga siap pakai tapi fasilitas pendukung saja tidak ada. Ini kan disayang­kan,” ujar Yan.

Dikatakan, cikal bakal lahirnya SMK bertujuan untuk membantu pemerintah menekan angka jitu pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru tanpa harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Namun jika kenyataan di lapa­ngan bahwa tidak ada fasilitas pendukung untuk siswa melaku­kan praktek maka sia-sia pemben­tukan SMK-SMK. “Contoh SMK 6 Moa itu peralatan praktek tidak ada bagaimana ciptakan jurusan yang terampil. Kalau tidak ada alat praktek berarti sama saja dengan SMA,” kesalnya.

Menurutnya Pemerintah Provinsi melalui Dinas PK mestinya menaruh perhatian serius terhadap keberadaan SMK-SMK di Maluku dengan penyiapan fasilitas praktek.

Sepanjang fasilitas praktek di SMK tidak diperhatikan maka jangan diharapkan siswa-siswi lulusan SMK memiliki keahlian untuk bersaing dalam dunia industri. “Kami minta soal-soal fasilitas pendukung praktek di SMK ini jadi atensi khusus dinas pendidikan agar segera diadakan,” katanya. (S-20)