AMBON, Siwalimanews – Komisi VIII DPR RI melakukan reses ke Provinsi Maluku, Senin (10/10). Dalam momen itu, tim yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, juga menyerahkan sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial dengan total nilai sebesar Rp583.449.000

Adapun bansos yang diberikan berupa beras sebanyak 20 ton, bantuan kearifan lokal ke dua lokasi di Kabupaten Maluku Tenggara, bantuan berupa santunan kepada korban konflik sosial kepada 14 orang di Kabupaten Maluku Tengah, bantuan kursi roda untuk 5 penerima manfat, dan tongkat adaftif untuk 42 penerima manfaat.

Bansos tersebut diserahkan secara simbolis di Lantai VI Kantor Gubernur Maluku oleh Ketua Komisi VIII DPR bersama 6 anggotanya, didampingi Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahuddin Yahya dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usi, Soepomo, melalui dinas terkait.

Dalam kunjungan itu, tim Komisi VIII DPR diterima oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Dalam sambutannya pada kesempatan itu, Wagub mengatakan perhitungan DAU oleh pemerintah pusat yang lebih didominan dari daratan sangat merugikan Maluku, sebab diketahui luas wilayah Maluku lebih didominasi oleh lautan.

“Karena laut, Maluku tentu membutuhkan transportasi laut. Kapal yang ada saat ini, kebanyakan sudah tidak layak, apalagi Maluku yang diperhadapkan dengan musim timur, maka bila perlu diberikan kapal baru, ini lebih bijak, karena kalau seperti ini, maka daerah yang tertinggal akan terus tertinggal, apalagi kalau Indonesia ini dihitung dari jumlah penduduk dan luas wilayah, Maluku akan terus tertinggal,” tandas Wagub.

Menurut wagub, sistem pembagian ditingkat pusat mestinya jangan terlalu banyak menghambat. Artinya, kalau ada anggaran yang mau dikucurkan, maka jangan lagi ada hambatan akibat satu kementerian dan kementerian lainnya menolak dan sebagainya. Mestinya mendukung itu.

“Yang terjadi, kita di daerah ini harus bolak-balik pusat. Memang luas wilayah kita 92 persen itu laut, daratannya 7,6 persen. Jadi saya mohon ini disampaikan ke pusat, tolong perjuangkan ini ke pusat,” pinta wagub.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, apa yang disampaikan hari ini, semuanya akan disampaikan ke pusat melalui kementrian terkait dalam agenda buka tutup masa sidang nantinya.

Namun pada prinsipnya, persoalan sosial dan keamanan relatif berjalan dengan baik, termasuk bantuan-bantuan pemerintah, seperti BLT BBM, yang mana tadi disampaikan oleh Direksi PT Pos Cabang Ambon, bahwa 95-97 persen sudah tersalurkan, dan itu patut diapresiasi.

“Memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa Maluku ini lebih banyak pulau, sehingga tidak mudah menjangkau masyarakat penerima KPM dibeberapa daerah, dan sisanya untuk daerah 3T belum, karena fokus pada daerah-daerah yang dapat dijangkau. Tetapi dengan sisa waktu untuk pembagian BLT ini, saya yakin bisa selesai dengan dukungan pemda,”ujarnya.

Sementara terkait Maluku yang menjadi daerah rawan bencana, pihaknya mendorong untuk digencarkan eduksi terhadap masyarakat agar siaga bencana. Sedangkan terkait pembagian Bansos sendiri, itu bertujuan mengintervensi agar masyarakat diberdayakan sehingga keluar dari kondisi ketidakberdayaan.

“Jadi bantuan pemerintah itu bukan untuk memelihara orang misikin, tapi mensupport mereka dengan harapan mereka bisa berdaya dan mandiri,” tuturnya.

Agar tepat sasaran maka, pihakbya juga mendorong Pemda Maluku untuk melakukan pendataan secara benar, dan juga para pendamping yang ada pada masing-masing desa/negeri.

Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya menambahkan, Kemensos memberikan bantuan kebencanaan, yang didalamnya terdapat bantuan rehabilitasi, kearifan lokal. Ini bertujuan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk supporting terhadap generasi sosial, agar tidak rentan terjadi gesekan di masyarakat.

“Itu juga untuk menjaga stabilitas sosial dan juga ketertiban di tengah masyarakat,” ucapnya. (S-25)